Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Tak Akan Dukung Capres Tertentu, Gus Yahya: Wong NU Bukan Parpol

Kompas.com - 09/06/2023, 12:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU tidak akan memberikan dukungan kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu pada ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meski mereka berlatar belakang sebagai tokoh NU.

Ia menekankan, PBNU tidak mungkin memberikan dukungan kepada capres tertentu karena PBNU bukanlah partai politik (parpol) yang bisa memberi dukungan politik.

"Ya dukungannya, dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya tuh bolak balik sampai teriak-teriak soal ini, NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik," kata Yahya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Prabowo Banyak Dipilih Warga NU Jadi Capres, PDI-P: Survei Bukan Patokan

Yahya mempersilakan apabila ada kader-kader NU yang diincar oleh partai-partai politik untuk dijadikan sebagai calon presiden maupun wakil presiden.

Namun, ia menegaskan bahwa PBNU sebagai lembaga tidak akan memberikan dukungan secara khusus terhadap tokoh tersebut.

"Kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon. Silakan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu," ujar Yahya.

Ia mengatakan, satu-satunya hal yang bakal dilakukan NU pada Pemilu 2024 yakni memastikan agar kontestasi demokrasi lima tahunan itu tidak menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat.

Menurut dia, pemilu hanyalah sebuah prosedur untuk menentukan siapa yang bakal menjadi kepala pemerintah maupun wakil rakyat.

Ketika seseorang telah terpilih sebagai presiden, kata Yahya, seluruh warga harus mendukung dan menaatinya tanpa perlu melanjutkan permusuhan.

"Jadi ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan Perang Badar, bukan soal hidup maati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif," ujar dia.

Baca juga: Samakan Visi, Mahfud Temui Ketum PBNU, Bahas Pemilu hingga Penegakan Hukum

Ada sejumlah tokoh berlatar belakang NU yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Mereka antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Erick Thohir, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com