Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serba-serbi Rakernas PDI-P: Kompaknya Mega-Jokowi dan Masuknya AHY di Bursa Cawapres Ganjar

Kompas.com - 09/06/2023, 06:08 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P resmi berakhir pada Kamis (8/6/2023) setelah berlangsung tiga hari sejak Selasa (6/6/2023).

Dalam hajatan yang diselenggarakan di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut, terdapat sejumlah kejutan terkait arah politik terkini jelang Pemilu 2024. Berikut serba-serbi Rakernas III PDI-P yang terangkum Kompas.com:

Kekompakan Mega-Jokowi dukung Ganjar

Meski sempat diisukan retak karena berbeda dukungan calon yang akan bertarung pada pemilu, kini hubungan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P dan Presiden RI Joko Widodo tampak harmonis dalam acara rakernas.

Jokowi yang sebelumnya diisukan mengalihkan dukungan 2024 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hadir pada hari pertama rakernas. Isu tersebut sempat mencuat lewat pemberitaan media asing.

Baca juga: Dengan Salam Metal, Megawati Resmi Tutup Rakernas Ketiga PDI-P

Tidak hanya memberi pidato dan pengarahan kepada para kader partai politik berlogo banteng itu, Jokowi juga diberi hadiah berupa potret pencapresan Ganjar Pranowo oleh pada 26 April 2023 lalu di Bogor.

Momen Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyerahkan sebuah bingkai foto ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rakernas ketiga PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Adapun bingkai foto itu merupakan dokumentasi usai Ganjar Pranowo diumumkan sebagai bakal capres di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat.Dokumentasi PDI-P Momen Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyerahkan sebuah bingkai foto ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rakernas ketiga PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Adapun bingkai foto itu merupakan dokumentasi usai Ganjar Pranowo diumumkan sebagai bakal capres di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat.

Setelahnya, momen kompak Jokowi dan Mega juga tampak ketika turun dari panggung. Jokowi tampak erat mengenggam tangan Mega ketika menuruni anak tangga. Senyum keduanya merekah lebar dan sontak disambut tepuk tangan hadirin.

"Saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan saya dan Pak Jokowi acap kali satu tujuan dalam membangun bangsa dan negara," kata Megawati.

Belakangan, pidato Jokowi yang seyogianya berlangsung secara tertutup bocor ke media sosial.

Dalam pidato itu, Jokowi yang mengenakan kemeja batik merah-hitam menyatakan bahwa Ganjar telah memenuhi kriteria untuk menjadi suksesornya dan bahkan memuji Gubernur Jawa Tengah itu memiliki pendekatan yang lebih baik dalam berkomunikasi dengan rakyat kecil.

"2024, 2029, 2034, itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin, di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti, itu bisa dilakukan," kata Jokowi.

Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Komitmen Lanjutkan Warisan Jokowi, Tak Hanya IKN

Selaras dengan itu, rekomendasi eksternal rakernas juga menghasilkan satu kesepakatan penting soal keberlanjutan program kerja Jokowi.

"Kesinambungan kepemimpinan, program, dan legacy dari Presiden Joko Widodo tidak hanya terbatas pada pemindahan Ibu Kota Negara," ujar Ketua DPP Bidang Politik PDI-P Puan Maharani membacakan butir kesebelas rekomendasi itu saat penutupan rakernas, Kamis (8/6/2023).

Ketua DPP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal hasil Rakernas III PDI Perjuangan di Jakarta, Kamis (8/6/2023). Rakernas III PDI Perjuangan menghasilkan 17 rekomendasi eksternal diantaranya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas kemiskinan ekstrim dan stunting, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, menginstruksikan kader untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 serta mendorong Pemilu dan Pilpres berjalan jujur dan adil.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua DPP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal hasil Rakernas III PDI Perjuangan di Jakarta, Kamis (8/6/2023). Rakernas III PDI Perjuangan menghasilkan 17 rekomendasi eksternal diantaranya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas kemiskinan ekstrim dan stunting, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, menginstruksikan kader untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 serta mendorong Pemilu dan Pilpres berjalan jujur dan adil.

Puan melanjutkan, warisan pemerintahan Jokowi juga meliputi hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrasruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi.

Semua ini dirumuskan dalam visi-misi untuk Ganjar dan calon pendampingnya maju Pilpres 2024, dengan prioritas utama pada pemberantasan kemiskinan dan tengkes (stunting).

Ganjar dan wakilnya juga akan membawa visi dan misi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, selain juga membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif, serta mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi.

PDI-P juga menetapkan bahwa "pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa" menjadi visi-misi capres-cawapres yang kelak mereka usung.

Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Komitmen Lanjutkan Warisan Jokowi, Tak Hanya IKN

AHY masuk radar cawapres Ganjar

Kejutan lainnya muncul ketika Puan menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai salah satu dari sederet nama yang dinominasikan PDI-P sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar

Hal ini menarik perhatian karena Megawati dan SBY dikenal berjarak sejak Pemilu 2004 dan PDI-P beberapa kali mengaku sulit untuk dapat bekerja sama dengan Demokrat secara politik.

Jajaran elite PDI-P, seperti Ketua DPP Said Abdullah dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa penyebutan nama AHY bukan main-main.

Hasto bahkan mengakui bahwa munculnya AHY dan nama-nama lain dalam radar tandem Ganjar merupakan hasil komunikasi politik yang ditekuni bersama partai-partai politik di DPR, menilik Puan adalah Ketua DPR RI itu sendiri.

Hasto mengeklaim bahwa dinominasikannya AHY bukan bermaksud untuk merusak Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang belakangan memang dilanda friksi karena melorotnya elektabilitas bakal capres mereka, Anies Baswedan.

"Kami memahami etika politik bahwa kerja sama antara Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat memang sudah dilakukan," tutup Hasto.

Partai Demokrat dan Nasdem belakangan saling berbalas komentar lewat media massa, terlebih sejak AHY cs mengancam akan mengevaluasi dukungannya jika Anies tak kunjung mendeklarasikan calon duetnya.

Seandainya Demokrat angkat kaki menyisakan Partai Nasdem dan PKS saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan dipastikan tak dapat mengusung Anies pada 2024 karena tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Baca juga: Hasil Rakernas III, PDI-P Dorong Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Hasto di luar dugaan membuka ruang dialog dengan Demokrat sebagai suatu "terobosan politik", walaupun pada tahun lalu secara eksplisit dirinya menyatakan bahwa PDI-P sulit bekerja sama dengan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Dari aspek eksternal lingkungan strategis kita, kita melihat bahwa antara Iran dan Arab Saudi, oleh campur tangan Tiongkok, itu bisa bertemu sebagai dua negara yang selama ini bertikai. Ternyata bisa melakukan perundingan," ungkap Hasto.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (kiri) bergandengan tangan dengan Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kedua kanan), Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kedua kiri) dan Waketum FKM Anwar Sanusi (kanan) saat pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam pertemuan tersebut Sekber Koalisi KIB mengusulkan partai pengusung Anies Baswedan segera bersatu mendeklarasikan calon wakil presiden serta mereka mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.Antara Foto/Hafidz Mubarak A Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (kiri) bergandengan tangan dengan Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kedua kanan), Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kedua kiri) dan Waketum FKM Anwar Sanusi (kanan) saat pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam pertemuan tersebut Sekber Koalisi KIB mengusulkan partai pengusung Anies Baswedan segera bersatu mendeklarasikan calon wakil presiden serta mereka mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Terpisah, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut bahwa partainya baru mendengar kabar tersebut dan menegaskan bahwa Demokrat belum keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Saat ini, kami kan di Koalisi Perubahan. Capresnya Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo,” kata Herzaky dalam keterangannya.

Sementara itu, AHY menyatakan menghormati wacana yang dimunculkan tersebut. Bagi AHY dalam politik semua kemungkinan bisa saja terjadi.

“Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapapun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Saya menghormati siapa pun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu,” sambung dia.

Menuruutnya, situasi politik Tanah Air memang harus disikapi dengan membuka ruang dialog dengan semua pihak. Namun, ia menekankan, saat ini Partai Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Partai Nasdem dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga tetus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” imbuh dia.

Baca juga: PDI-P Bahas Isu Kemiskinan hingga Visi Misi Capres di Rakernas Hari Kedua

Selain AHY, ada sejumlah nama lain yang masuk bursa cawapres Ganjar, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang masuk bursa cawapres Ganjar. Namun, Basuki menolak usulan tersebut.

Sindiran untuk Prabowo dan Anies

Selama rangkaian rakernas, Hasto berulang kali menyindir Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Sindiran terhadap Prabowo berawal ketika Presiden Jokowi mengakui bahwa proposal mediasi Ukraina-Rusia yang ditawarkan Prabowo di IISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura baru-baru ini merupakan inisiatif pribadi.

Jokowi juga mengeklaim bakal memanggil Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk meminta penjelasan, terlebih proposal mediasi itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan dikritik tajam para pengamat hubungan internasional karena dianggap pro-Rusia.

"Pak Ganjar berani sebagai pemimpin, masuk kriteria Presiden Jokowi. Yang lain kan memikirkan elektoral dulu," ujar Hasto, Rabu (7/6/2023).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers sebelum Rakernas PDI-P hari kedua, Rabu (7/6/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers sebelum Rakernas PDI-P hari kedua, Rabu (7/6/2023).

PDI-P meyakini, Ganjar memiliki pandangan soal politik luar negeri bebas-aktif yang selaras dengan Soekarno saat menginisiasi Konferensi Asia-Afrika serta putrinya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI-P.

Menurut Hasto, hal ini dicerminkan lewat dukungan Ganjar terhadap kemerdekaan Palestina.

Sebelumnya, Ganjar mengeluarkan pernyataan kontroversial berkaitan dengan itu, yang menolak kedatangan timnas sepakbola Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas-aktif," kata Hasto.

"Kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan ada kekeliruan. Penolakan proposal itu tidak ada nanti, karena ini (politik luar negeri bebas-aktif) sudah mengakar dalam tradisi bangsa," ungkapnya.

Sementara itu, terhadap Anies Baswedan, Hasto melontarkan sindiran karena belakangan Anies cs merasa dijegal untuk bisa berkontestasi tahun depan.

Baca juga: Benarkan Jokowi Puji Ganjar di Rakernas PDI-P, Hasto: Semua Tepuk Tangan Meriah

Kekhawatiran itu sebelumnya diungkapkan setelah Jokowi secara terang-terangan mengaku bakal cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Muncul pula anggapan bahwa rezim berkuasa saat ini memanfaatkan instrumen hukum sebagai alat politik untuk memengaruhi kandidasi 2024.

PDI-P membantah terlibat upaya penjegalan itu dan mengaku tidak akan pernah melakukannya karena PDI-P pernah menjadi korban penjegalan politik rezim Orde Baru.

"Buat apa kami melakukan ganjalan, karena rakyat sendiri sudah menceritakan kinerjanya. Sumur resapan yang tidak membawa manfaat," ucap Hasto menyinggung salah satu proyek andalan Anies di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Hasto menyinggung Anies yang dianggap tak meneruskan program kerja Jokowi sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta, salah satunya normalisasi sungai yang dinilai berhasil mengantisipasi banjir.

"Ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar," sebut Hasto.

Rakernas ditutup dengan pidato Megawati yang meminta para fungsionaris partai, mulai sekarang, turun ke lapangan di wilayahnya masing-masing guna memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com