Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2023, 20:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pemerintah berencana memberikan tax holiday kepada investor yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tax holiday atau pengurangan pajak yang melebihi rata-rata penghitungan tax holiday di Indonesia itu akan menjadi insentif guna menarik minat investor berinvestasi.

"Kami menyediakan beberapa insentif, yang melebihi insentif rata-rata yang kami miliki di Indonesia,” ujar Bambang dilansir siaran pers Otorita IKN, Kamis (8/7/2023).

Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Komitmen Lanjutkan Warisan Jokowi, Tak Hanya IKN

"Pada umumnya tax holiday sebesar Rp 100 miliar Namun, di Nusantara cukup dengan Rp 10 miliar saja untuk mendapatkan 20 atau 30 tahun tax holiday," lanjutnya.

Selain itu, kata Bambang, rate of return investasi akan mendapat lebih dari biasanya (lebih dari 11-13 persen).

Selain soal insentif, Bambang juga menyebutkan bahwa ada dasar hukum yang kuat untuk pembangunan IKN.

Dengan begitu dipastikan pembangunan IKN ke depannya akan terus berlanjut.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Sebut Ada 5 Negara Sedang Proses Kesepakatan Investasi di IKN

"Kami memiliki hukum, hukum yang sangat kuat, sebuah dasar legalitas bagi kami untuk melanjutkan dan menggaransi keberlanjutan proyek ini pembangunan Nusantara," tutur Bambang.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, hingga akhir 2023 pihaknya telah mempunyai beberapa komitmen dengan investor internasional dalam membangun Nusantara.

Menurutnya ada lima negara yang sedang dalam proses kesepakatan investasi di IKN.

“Setidaknya ada lima negara yang sedang dalam proses (kesepakatan), antara lain Korea Selatan, lalu Jepang, China, Jerman, dan juga UAE (Uni Emirat Arab),” ujar Bambang.

Baca juga: Gaspol Pembangunan Bandara VVIP di IKN, Jokowi Beri Tugas Sederet Menteri hingga Bupati

Bambang melanjutkan, pembangunan IKN mempunyai dua mesin untuk saling bekerjasama.

Pertama APBN untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dasar dengan target akan pengerjaan hingga 2024.

Kedua adalah para investor domestik. Selain itu, kata Bambang, sektor UMKM dapat terlibat dalam membangun Nusantara.

"OIKN tidak hanya menyasar Investor besar, namun juga UMKM. Kita akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota ini,” tambah Bambang.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menerka Langkah Politik Kaesang: Diakui DPD PSI Solo, Direstui Jokowi, dan Tak Ditahan PDI-P

Menerka Langkah Politik Kaesang: Diakui DPD PSI Solo, Direstui Jokowi, dan Tak Ditahan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Sampaikan Terima Kasih untuk Warga dan Pekerja di IKN...

Saat Jokowi Sampaikan Terima Kasih untuk Warga dan Pekerja di IKN...

Nasional
Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal 'Daleman' Parpol

Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal "Daleman" Parpol

Nasional
Profil 9 Anggota Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

Profil 9 Anggota Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Kepala BKPM hingga Kapolri Bahas Masalah Pulau Rempang

Komnas HAM Akan Panggil Kepala BKPM hingga Kapolri Bahas Masalah Pulau Rempang

Nasional
Temuan Komnas HAM: Polisi Sebut Gas Air Mata sampai ke SD 24 dan SMP 22 Galang karena Angin

Temuan Komnas HAM: Polisi Sebut Gas Air Mata sampai ke SD 24 dan SMP 22 Galang karena Angin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wakil Ketua KPK Siap Mundur| Klarifikasi Prabowo soal Isu Tampar Wamen

[POPULER NASIONAL] Wakil Ketua KPK Siap Mundur| Klarifikasi Prabowo soal Isu Tampar Wamen

Nasional
Perbedaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa

Perbedaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa

Nasional
Tanggal 24 September Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 September Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPK Kirim Penyidik Bareng BPK Ke AS, Kumpulkan Dokumen Pembelian LNG PT Pertamina

KPK Kirim Penyidik Bareng BPK Ke AS, Kumpulkan Dokumen Pembelian LNG PT Pertamina

Nasional
Komnas HAM: Konflik PSN Rempang Eco City Terindikasi Kuat Terjadi Pelanggaran HAM

Komnas HAM: Konflik PSN Rempang Eco City Terindikasi Kuat Terjadi Pelanggaran HAM

Nasional
Satgas TPPO Tangkap 1.014 Tersangka Periode 5 Juni-21 September 2023

Satgas TPPO Tangkap 1.014 Tersangka Periode 5 Juni-21 September 2023

Nasional
Eks Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat di Rumah Sakit, Keluarga: Keadaannya Stabil

Eks Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat di Rumah Sakit, Keluarga: Keadaannya Stabil

Nasional
Poros Anies-Muhaimin Bentuk Baja Amin, Gantikan Kerja Tim 8

Poros Anies-Muhaimin Bentuk Baja Amin, Gantikan Kerja Tim 8

Nasional
Komnas HAM Minta Menteri ATR/BPN Tak Terbitkan HPL di Pulau Rempang

Komnas HAM Minta Menteri ATR/BPN Tak Terbitkan HPL di Pulau Rempang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com