Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2023, 20:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pemerintah berencana memberikan tax holiday kepada investor yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tax holiday atau pengurangan pajak yang melebihi rata-rata penghitungan tax holiday di Indonesia itu akan menjadi insentif guna menarik minat investor berinvestasi.

"Kami menyediakan beberapa insentif, yang melebihi insentif rata-rata yang kami miliki di Indonesia,” ujar Bambang dilansir siaran pers Otorita IKN, Kamis (8/7/2023).

Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Komitmen Lanjutkan Warisan Jokowi, Tak Hanya IKN

"Pada umumnya tax holiday sebesar Rp 100 miliar Namun, di Nusantara cukup dengan Rp 10 miliar saja untuk mendapatkan 20 atau 30 tahun tax holiday," lanjutnya.

Selain itu, kata Bambang, rate of return investasi akan mendapat lebih dari biasanya (lebih dari 11-13 persen).

Selain soal insentif, Bambang juga menyebutkan bahwa ada dasar hukum yang kuat untuk pembangunan IKN.

Dengan begitu dipastikan pembangunan IKN ke depannya akan terus berlanjut.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Sebut Ada 5 Negara Sedang Proses Kesepakatan Investasi di IKN

"Kami memiliki hukum, hukum yang sangat kuat, sebuah dasar legalitas bagi kami untuk melanjutkan dan menggaransi keberlanjutan proyek ini pembangunan Nusantara," tutur Bambang.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, hingga akhir 2023 pihaknya telah mempunyai beberapa komitmen dengan investor internasional dalam membangun Nusantara.

Menurutnya ada lima negara yang sedang dalam proses kesepakatan investasi di IKN.

“Setidaknya ada lima negara yang sedang dalam proses (kesepakatan), antara lain Korea Selatan, lalu Jepang, China, Jerman, dan juga UAE (Uni Emirat Arab),” ujar Bambang.

Baca juga: Gaspol Pembangunan Bandara VVIP di IKN, Jokowi Beri Tugas Sederet Menteri hingga Bupati

Bambang melanjutkan, pembangunan IKN mempunyai dua mesin untuk saling bekerjasama.

Pertama APBN untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dasar dengan target akan pengerjaan hingga 2024.

Kedua adalah para investor domestik. Selain itu, kata Bambang, sektor UMKM dapat terlibat dalam membangun Nusantara.

"OIKN tidak hanya menyasar Investor besar, namun juga UMKM. Kita akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota ini,” tambah Bambang.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan atensi pada sektor investasi pembangunan IKN kepada para pengusaha Singapura.

Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara di forum Ecosperity Week 2023 yang digelar Temasek Holding di Singapura.

“Jadi, semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan berlangsung aman, dan juga keberlanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Jokowi pada Rabu (7/6/2023).

Jokowi juga mengungkapkan bahwa Nusantara sebagai kota pintar berkelas dunia akan mengedepankan sisi lingkungan hidup.

Baca juga: Firli Sebut 211 Pegawai KPK Akan Pindah ke IKN

Melalui konsep kota hijau dengan 65 persen adalah hutan.

Nantinya, Nusantara merupakan kota netral karbon pertama di Indonesia, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkelas dunia.

"Ini akan menjadi kota yang nyaman, untuk dihuni dan untuk bisnis,” tutur Jokowi.

“Saat ini pembangunan Nusantara sedang dalam pengerjaan, infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP, akan selesai tahun depan dengan menggunakan anggaran negara (APBN),” jelasnya.

Presiden juga menjelaskan bahwa sektor swasta yang sudah masuk pada tahap awal, akan disiapkan sebesar 300 paket investasi dengan total nilai sebesar 2,6 miliar dolar.

Baca juga: 12 Unit Rumah Menteri di IKN Mulai Dibangun, Siap Huni Tahun 2024

Sektor yang dapat dijajaki investor yakni sektor perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya.

Untuk itu, Presiden menghimbau kepada para peserta untuk tidak kuatir terhadap jumlah minimal populasi, Indonesia mempunyai populasi terbesar ke empat di dunia.

Ia juga menjelaskan terkait insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Investor Nusantara, utamanya insentif fiskal seperti tax holiday, non-collective value-added tax, super deduction tax, dan bea impor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com