Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Singgung Demokrat yang Minta Umumkan Bacawapres, tetapi Tak Pasang Banyak Baliho Anies

Kompas.com - 08/06/2023, 13:43 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang terus mendesak agar bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengumumkan figur bakal calon wakil presiden (bacawapres) demi elektabilitas.

Sementara itu, Ali menyoroti minimnya baliho atau materi sosialisasi Partai Demokrat dengan foto Anies sebagai bacapres.

“Memang agak sulit kalau kemudian hari ini ada partai yang belum menginstruksikan kadernya untuk memasang atribut Anies,” ujarnya pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Demokrat Ungkap Pertemuan Anies-SBY di Pacitan: Tak Bahas Spesifik soal Cawapres, tapi...

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar penentuan bacawapres segera dilakukan karena waktu yang semakin sempit menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bagi AHY, masa kampanye selama 75 hari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat minim untuk bisa mempengaruhi konstituen.

Ia pun meminta pasangan bacapres dan bacawapres segera ditentukan agar bisa mengoptimalkan kinerja mesin partai sejak saat ini.

Namun, menurut Ali, Demokrat tak perlu terburu-buru karena sosialisasi Anies sebagai bacapres ke masyarakat bisa saja dilakukan seperti yang selama ini telah ditunjukan oleh Nasdem.

“Mengenai alasan untuk konsolidasi menghadapi kampanye, saya pikir kalau teman-teman Demokrat berkeinginan, bisa melakukan hal yang sama seperti Nasdem. Membuat jadwal bersama-sama kemudian menghadirkan Anies. Saya pikir itu cukup,” papar dia.

Baca juga: Anies dan Koalisi Perubahan Disebut Mesti Bersiap jika Demokrat Hengkang

Terakhir, ia meminta Demokrat untuk melihat kembali piagam kerja sama yang telah ditandatangani dalam pembentukan KPP.

Pada poin ketiga, piagam tersebut menyatakan bahwa mandat penentuan bacawapres diserahkan sepenuhnya pada Anies sebagai bacapres KPP.

“Jadi, Nasdem meminta anggota koalisi untuk konsisten memegang isi deklarasi. Jangan menekan-nekan Pak Anies untuk deklarasi (bacawapres),” ujar dia.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023) AHY merasa pihaknya punya kewajiban untuk mengingatkan KPP soal momentum penentuan bacawapres.

“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” tutur dia.

Baca juga: Kans Demokrat Tinggalkan Koalisi Perubahan Dinilai Terbuka jika Anies Abaikan Desakan soal Cawapres

Sementara itu, saat ini Anies dan Tim Delapan KPP mengaku telah mengantongi satu nama bacawapres.

Namun, masih membutuhkan serangkaian proses sebelum akhirnya figur tersebut dideklarasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com