Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2023, 13:59 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, Koalisi Perubahan untuk Persatuan lambat dalam memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2024.

Pasalnya, koalisi besutan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak serta-merta menempatkan diri sebagai oposisi begitu meresmikan koalisi.

“Ini telat panas. Mestinya sejak dideklarasikan maju pilpres, Anies dan poros perubahan itu sudah ngegas nyerang kubu Jokowi dan kubu pemerintah,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Nasdem Sentil Demokrat yang Mau Evaluasi Anies Terkait Bakal Cawapres

Menurut Adi, Koalisi Perubahan baru terlihat “menyerang” pemerintahan begitu Johnny G Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem saat itu, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Mestinya, kata dia, Nasdem, Demokrat, dan PKS langsung menunjukkan taringnya ke pemerintah begitu mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Oktober 2022.

Adi menyebutkan, penting buat Koalisi Perubahan menegaskan posisi politik mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Apalagi, jika mereka hendak menyasar kelompok yang anti pemerintahan Jokowi.

“Bagaimana Koalisi Perubahan ini mengasolidasi kelompok-kelompok yang selama ini memang betul mau mencari perubahan. Makanya perlu positioning politik yang agak agresif dan matang yang mesti dikonsolidasi, dimatangkan oleh kubu perubahan,” ujarnya.

Baca juga: Soal Pengganti Menkominfo, Nasdem: Hak Prerogatif Presiden, Kita Tak Pernah Cawe-cawe

Adi pun menilai, internal Koalisi Perubahan belum sepenuhnya solid. Kongsi tersebut berulang kali menunjukkan ketidaksepahaman terkait urusan Pemilu 2024.

Terbaru, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal waktu deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Partai berlambang bintang mercy itu pun dianggap masih setengah hati menyatakan dukungan buat Anies. Ini salah satunya tampak dari minimnya spanduk dan baliho Demokrat yang mempromosikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon RI-1.

“Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata Adi.

Adi menduga, masih ada keraguan di internal Demokrat lantaran cawapres Anies belum juga diputuskan. Sementara itu, Demokrat berharap ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jadi calon RI-2.

“Demokrat itu tidak terlampau all out memperjuangkan Anies sebagai capres mungkin karena AHY tak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies,” ujar Adi.

“Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan salah satu variabel bahwa poros perubahan itu belum sepenuhnya solid,” tuturnya.

Baca juga: Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Adapun penetapan tersangka Johnny G Plate dalam perkara korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) Kominfo menuai beragam reaksi dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com