Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung "Serang" Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, Koalisi Perubahan untuk Persatuan lambat dalam memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2024.

Pasalnya, koalisi besutan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak serta-merta menempatkan diri sebagai oposisi begitu meresmikan koalisi.

“Ini telat panas. Mestinya sejak dideklarasikan maju pilpres, Anies dan poros perubahan itu sudah ngegas nyerang kubu Jokowi dan kubu pemerintah,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Menurut Adi, Koalisi Perubahan baru terlihat “menyerang” pemerintahan begitu Johnny G Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem saat itu, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Mestinya, kata dia, Nasdem, Demokrat, dan PKS langsung menunjukkan taringnya ke pemerintah begitu mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Oktober 2022.

Adi menyebutkan, penting buat Koalisi Perubahan menegaskan posisi politik mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Apalagi, jika mereka hendak menyasar kelompok yang anti pemerintahan Jokowi.

“Bagaimana Koalisi Perubahan ini mengasolidasi kelompok-kelompok yang selama ini memang betul mau mencari perubahan. Makanya perlu positioning politik yang agak agresif dan matang yang mesti dikonsolidasi, dimatangkan oleh kubu perubahan,” ujarnya.

Adi pun menilai, internal Koalisi Perubahan belum sepenuhnya solid. Kongsi tersebut berulang kali menunjukkan ketidaksepahaman terkait urusan Pemilu 2024.

Terbaru, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal waktu deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Partai berlambang bintang mercy itu pun dianggap masih setengah hati menyatakan dukungan buat Anies. Ini salah satunya tampak dari minimnya spanduk dan baliho Demokrat yang mempromosikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon RI-1.

“Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata Adi.

“Demokrat itu tidak terlampau all out memperjuangkan Anies sebagai capres mungkin karena AHY tak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies,” ujar Adi.

“Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan salah satu variabel bahwa poros perubahan itu belum sepenuhnya solid,” tuturnya.

Adapun penetapan tersangka Johnny G Plate dalam perkara korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) Kominfo menuai beragam reaksi dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, misalnya, meyakini Johnny G Plate tak terlibat kasus korupsi tersebut. Nasdem menyebut mengutamakan asas praduga tak bersalah terhadap Johnny.

Surya Paloh mengaku telah berulang kali bertanya ke Johnny soal keterlibatannya dalam perkara tersebut.

“Pertanyaan saya sederhana, 'Bung tahu saya Ketua Umum di sini, mengerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujur Anda ada terlibat tidak?',” kata Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

“Dia (Johnny) menyatakan enggak ada itu. Maka, saya confident untuk dia sebenarnya tak terseret dalam situasi hari ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Surya Paloh menyatakan kesiapannya untuk mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut perkara tersebut.