Wapres Ma'ruf Amin Minta BUMN dan Swasta Ikut Danai Penyediaan Air Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta untuk ikut mendanai proyek penyediaan air bersih.

Ma'ruf mengakui bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidak cukup untuk membiayai infrastruktur penyediaan air bersih di seluruh daerah.

"(Anggaran) itu belum mencukupi, karena itu perlu ada pendanaan dari BUMN dan swasta, itu yang kita ingin supaya dengan demikian bisa terpenuhi," kata Ma'ruf saat menghadiri Indonesia Water and Wastewater Expo dan Forum di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Wapres: Banyak Masyarakat Belum Nikmati Air Bersih yang Layak dan Aman

Ma'ruf mengatakan, Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air.

Ia menyebutkan, dari kebutuhan Rp 123,4 triliun untuk memenuhi akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya Rp 21 triliun dan APBD hanya Rp 15,6 triliun.

"Sebagian besar sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh BUMN/swasta," ujar Ma'ruf.

Untuk itu, Ma'ruf menekankan bahwa perlu ada inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan mealui sektor swasta dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU).

"Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan," kata dia.

Ia juga mengatakan, inovasi pembiayaan lainnya yakni melalui Indonesia Water Fund yang akan mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih.

"Pemerintah daerah dan BUMD agar memanfaatkan platform pendanaan strategis ini, sehingga percepatan target akses air minum yang layak dapat tercapai," ujar Ma'ruf.

Baca juga: PAM Jaya Kirim Air Bersih 10 Truk ke Rusun Marunda Tiap Hari, tetapi Masih Jauh dari Cukup

Sebelumnya, ia mengakui bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati air bersih layak dan aman.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Ma'ruf menyebutkan bahwa 7 dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah.

"Banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati air bersih yang layak dan aman meskipun penyediaan air minum yang layak merupakan amanat konstitusi," kata Ma'ruf.

Ia menyebutkan, kelangkaan air bersih dan sanitasi yang layak juga kerap menyertai daerah yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi.

Menurut dia, penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak tidak dapat ditawar.

"Jika kondisi ini tidak segera diubah, maka yang dikorbankan adalah generasi masa depan," ujar Ma'ruf.