Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Minta 6 Provinsi Ini Siaga Bencana Karhutla Akibat El Nino

Kompas.com - 05/06/2023, 18:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta, enam provinsi bersiaga mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena terdampak El Nino.

Keenam provinsi yang dimaksud yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

“Arahan saya, segera deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, khususnya di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah) yang menjadi ancaman," ujar Moeldoko dilansir siaran pers KSP, Senin (5/6/2023).

Baca juga: El Nino Bikin Potensi Kebakaran Hutan Berlipatganda

"Tunjukkan pada publik pemerintah siap tangani karhutla. Dan yang penting, segera lakukan mitigasi dan pengecekan perlengkapan,” lanjutnya.

Moeldoko menjelaskan, El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya diperkirakan akan mulai terjadi di Indonesia pada Agustus 2023.

Ancaman dampak El Nino seperti karhutla dan kegagalan panen.

Moeldoko menilai, adanya fenomena La Nina yang berkepanjangan ditambah dengan pandemi Covid-19 membuat kewaspadaan terhadap ancaman karhutla menjadi hilang.

Baca juga: Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Petakan 3 Titik Rawan Karhutla di IKN

"Indikasinya, banyak sumur yang tertutup, perlengkapan yang tidak operasional, dan kepedulian dari masyarakat juga berkurang," ungkapnya.

Moeldoko menjelaskan, ada lima poin penting dalam penanggulangan karhutla.

Pertama, kesiapsiagaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini karhutla.

Kedua, kesiapsiagaan seluruh stakeholders termasuk stakeholders lapangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Baca juga: Mentan Tak Sepakat Wacana Impor Beras untuk Hadapi El Nino, Sebut Stok Masih Cukup

Ketiga, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023.

"Keempat, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial. Kelima, kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla," jelasnya.

Sebagaimana diketahu, berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga per 1 Juni 2023, telah terjadi 112 peristiwa karhutla.

Status Siaga Darurat bencana Karhutla pun telah ditetapkan di seluruh provinsi, per 29 Mei 2023.

Baca juga: Antisipasi Karhutla Saat El Nino, Pemda Diminta Dorong Pembentukan Relawan Pemadam

BNPB menyatakan telah menyiapkan operasi udara, yakni helikopter patrol dan water bombing. Selain itu, BNPB bersama BMKG dan BRIN juga telah menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk penanganan Karhutla pada 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com