Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas Sebut Pemerintah Buka Kemungkinan Kembali Impor Beras untuk Antisipasi El Nino

Kompas.com - 23/05/2023, 11:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap peluang pemerintah untuk kembali melakukan impor beras dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Peluang itu, menurut dia, akan diambil bila diperlukan. Terutama jika nantinya stok beras kurang karena terdampak fenomena El Nino.

"Ya (impor lagi), kalau diperlukan," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu pun mengungkapkan, dirinya sudah melaporkan soal potensi dampak El Nino kepada Presiden Joko Widodo, kemarin.

Baca juga: Buka Lelang Impor Beras, Bos Bulog: 4 Negara Sudah Menawarkan

Menurutnya, beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan India juga sudah mulai merasakan dampak dari fenomena akibat naiknya suhu permukaan laut itu.

"Menyikapi El Nino ini seperti Malaysia saja sudah rebutan air minum, di India suasana panas sampai membuat korban, Tiongkok juga," ungkap Zulhas.

"Kalau cuaca panas produksi akan turun kan, kita harus siap hadapi berbagai kemungkinan. Caranya gimana? Dengan misalnya beras kita harus government to government mesen barang sekarang, agar menjadi stok kita," jelasnya.

Sehingga nantinya jika stok barang berkurang, Indonesia sudah punya cadangannya.

Baca juga: Impor Beras 500.000 Ton dan Pesan Jokowi ke Bulog

Diberitakan sebelum, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino kemungkinan akan terjadi sekitar Juni dan semakin intens pada Agustus 2023.

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah yang memicu terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia.

Kementerian Pertanian (Kementan) berencana akan membentuk gugus tugas dalam menghadapi cuaca ekstrem El Nino.

”Saya meminta untuk dibentuk gugus tugas di setiap wilayah,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat rapat koordinasi bersama pejabat Kementan dan aparatur pemerintah daerah seperti yang dikutip Kompas.com dari siaran pers, Senin (22/5/ 2023).

Baca juga: Bulog Ungkap Pesan Jokowi soal Impor Beras 2 Juta Ton

Menurut Syahrul, gugus tugas berbasis wilayah penting untuk segera dibentuk sebab setiap wilayah membutuhkan penanganan yang berbeda.

“Ada wilayah kategori hijau yang tidak terdampak sehingga produksinya tidak terganggu. Tapi ada juga wilayah kategori kuning dan merah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Setiap pemerintah daerah harus jeli membaca kebutuhan wilayahnya,” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius Sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius Sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com