JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para gubernur memfasilitasi pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) agar mendorong dibentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang musim kemarau dan fenomena El Nino.
Hal itu termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 yang diteken Tito pada 17 Mei 2023.
"Khusus kepada bupati/wali kota untuk membentuk Redkar sampai ke tingkat desa/kelurahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran," ujar Tito dalam instruksinya.
Baca juga: Waspada El Nino, Mendagri Minta Pemda Siaga Karhutla dan Pastikan Anggaran Cukup
Ia juga meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemda juga diminta melibatkan akademisi, kalangan bisnis, komunitas, dan media massa dalam upaya pencegahan, tanggap darurat dan penegakan hukum serta penanganan pascabencana karhutla.
Tito menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kerja sama lintas sektor itu.
"Patroli pencegahan, penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye melarang membuka lahan dengan cara membakar, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan karhutla untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bencana," kata dia.
"Monitoring perkembangan curah hujan, tingkat kekeringan, mewaspadai puncak musim kemarau, serta kondisi lain yang dapat menyebabkan terjadinya bencana karhutla," tambah Tito.
Baca juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Perhatikan Kenaikan Harga Komoditas Pangan
Tito melanjutkan, kerja sama ini juga diharapkan bisa mengaktifkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi pemantauan titik api melalui satelit dan pemeriksaan lapangan serta untuk pengajuan Surat Permohonan Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan status siaga dan/atau tanggap darurat bencana karhutla yang telah ditetapkan.
Pemda pun diminta menggelar geladi kesiapsiagaan, menyusun rencana kontinjensi bencana karhutla melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta membuat peraturan untuk penanganan karhutla.
"Pastikan tersedianya alokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota secara optimal untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla melalui program pada BPBD provinsi dan kabupaten/kota serta perangkat daerah lainnya," tulis Tito.
"Dalam hal anggaran untuk keadaan darurat bencana karhutla belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia, dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan," ia menambahkan.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya.
Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Puncak kemarau 2023 diprediksi terjadi pada Agustus 2023, ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Dwikorita menjelaskan, wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada bulan April mendatang meliputi Bali, NTB, NTT, sebagian besar Jawa Timur.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.