Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Karhutla Saat El Nino, Pemda Diminta Dorong Pembentukan Relawan Pemadam

Kompas.com - 23/05/2023, 12:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para gubernur memfasilitasi pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) agar mendorong dibentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang musim kemarau dan fenomena El Nino.

Hal itu termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 yang diteken Tito pada 17 Mei 2023.

"Khusus kepada bupati/wali kota untuk membentuk Redkar sampai ke tingkat desa/kelurahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran," ujar Tito dalam instruksinya.

Baca juga: Waspada El Nino, Mendagri Minta Pemda Siaga Karhutla dan Pastikan Anggaran Cukup

Ia juga meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemda juga diminta melibatkan akademisi, kalangan bisnis, komunitas, dan media massa dalam upaya pencegahan, tanggap darurat dan penegakan hukum serta penanganan pascabencana karhutla.

Tito menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kerja sama lintas sektor itu.

"Patroli pencegahan, penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye melarang membuka lahan dengan cara membakar, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan karhutla untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bencana," kata dia.

"Monitoring perkembangan curah hujan, tingkat kekeringan, mewaspadai puncak musim kemarau, serta kondisi lain yang dapat menyebabkan terjadinya bencana karhutla," tambah Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Perhatikan Kenaikan Harga Komoditas Pangan

Tito melanjutkan, kerja sama ini juga diharapkan bisa mengaktifkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi pemantauan titik api melalui satelit dan pemeriksaan lapangan serta untuk pengajuan Surat Permohonan Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan status siaga dan/atau tanggap darurat bencana karhutla yang telah ditetapkan.

Pemda pun diminta menggelar geladi kesiapsiagaan, menyusun rencana kontinjensi bencana karhutla melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta membuat peraturan untuk penanganan karhutla.

"Pastikan tersedianya alokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota secara optimal untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla melalui program pada BPBD provinsi dan kabupaten/kota serta perangkat daerah lainnya," tulis Tito.

"Dalam hal anggaran untuk keadaan darurat bencana karhutla belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia, dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan," ia menambahkan.

Antisipasi El Nino

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya.

Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Puncak kemarau 2023 diprediksi terjadi pada Agustus 2023, ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Dwikorita menjelaskan, wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada bulan April mendatang meliputi Bali, NTB, NTT, sebagian besar Jawa Timur.

Baca juga: Perkiraan Cuaca Minggu 7 Mei 2023, BMKG: Siang hingga Malam Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com