Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Kalau Diajak, Malah Merusak Demokrasi

Kompas.com - 05/06/2023, 18:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Namun, tawaran yang disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu itu ditolaknya.

Mahfud menceritakan, tawaran disampaikan saat Ahmad Syaikhu bersama politisi PKS Al Muzzammil Yusuf datang ke rumahnya.

Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk penjajakan pencarian bakal cawapres untuk Anies yang dilakukan PKS beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mahfud di Pusaran Isu Penjegalan Anies Jadi Capres

"Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia enggak ?'," ungkap Mahfud menirukan perkataan Ahmad Syaikhu saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Enggak (jawab Mahfud). Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri," lanjutnya.

Mahfud menilai, jika nanti dia diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi.

Sehingga dia meminta agar Ahmad Syaikhu menjaga koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu.

"Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau (ada) yang satu keluar karena anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu saya minta bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam," ujar Mahfud.

"Agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang tidak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengakui bahwa dirinya memberikan perintah kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk menjaga agar Anies Baswedan bisa maju sebagai capres pada 2024.

Menurutnya perintah itu pun dia sampaikan dalam rangka menjaga demokrasi.

Baca juga: Mahfud Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Belum Dibahas Bersama Presiden

"Meskipun saya tidak dukung tapi saya tetap jaga demokrasi. Kan gitu," tegasnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat.

Mulanya, Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud.

"Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, 'Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat'. Saya bilang, 'Oh, ini ada apa ini' hahaha," kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol! Kompas.com yang dikutip pada Minggu (4/6/2023) di YouTube.

Denny mengaku tidak tahu apa yang melatarbelakangi Mahfud menyatakan hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com