Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi 79 Persen, Tertinggi Selama Jadi Presiden

Kompas.com - 05/06/2023, 15:11 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 79,2 persen.

Rinciannya, sebanyak 57,8 persen responden mengaku cukup puas, dan 21,4 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi.

Sementara, responden yang merasa tidak puas dengan kinerja mantan Wali Kota Solo tersebut sebesar 19,4 persen. Sebanyak 14,7 persen responden mengaku kurang puas, dan 4,7 persen responden tak puas sama sekali.

Lalu, sebanyak 1,4 persen responden mengaku tidak tahu atau tak menjawab pertanyaan ini.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Jauh Lampaui Prabowo, Anies Urutan Ketiga

Indikator mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi ini cenderung meningkat, bahkan, mencapai titik tertinggi sejak Januari 2015 lalu atau tiga bulan setelah dia dilantik.

Sembilan bulan pertama memimpin pemerintahan atau Juni 2015, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 40, 7 persen. Angka ini menjadi yang terendah hingga saat ini.

Pada survei Januari 2022, approval rating terhadap presiden mencapai 75,3 persen. Besaran itu berangsur-angsur turun hingga berada di angka 58,1 persen pada survei Mei 2022.

Setelahnya, level kepuasan publik terhadap Jokowi merangkak naik dan mencapai 69,9 persen pada survei akhir Agustus 2022.

Namun, pada survei September 2022, kepuasan publik terhadap kepala negara kembali turun di angka 62,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Kalangan NU, Naik 7 Persen sejak Januari 2023

Selanjutnya, kepuasan publik terhadap Jokowi kembali mengalami kenaikan yakni 67,8 persen pada November 2022, lalu naik lagi menjadi 75,0 persen pada survei Maret 2023.

Pada survei periode April 2023, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sedikit meningkat menjadi 75,5 persen. Lalu, naik kembali menjadi 76,3 persen pada survei awal Mei 2023.

Terbaru, pada survei akhir Mei 2023, approval rating kepala negara kembali meningkat menjadi 79,2 persen.

Survei yang sama memperlihatkan bahwa mayoritas publik yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi cenderung memilih bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Dari 79,2 persen responden yang merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja presiden, sebanyak 39,2 persen mengaku akan memilih Ganjar pada kontestasi pemilihan mendatang.

Lalu, sebanyak 37,6 persen mengaku bakal memilih bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sementara, masih dari kelompok responden yang sama, yang mengaku mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sebanyak 13,9 persen.

Kemudian, responden yang merasa kurang atau tidak puas atas kinerja Jokowi cenderung memilih Prabowo Subianto. Dari 19,4 responden yang kurang atau tidak puas dengan kerja presiden, sebanyak 40,4 persen mengaku akan memilih Prabowo.

Baca juga: Hasto Sebut Hanya PDI-P yang Bela Jokowi Usai Dikritik soal Cawe-cawe

Jumlah tersebut tak terpaut jauh dari perolehan suara Anies. Sebanyak 38,3 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi mengaku akan memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Adapun survei ini digelar pada 26-30 Mei 2023 melibatkan 1.230 responden. Responden dipilih menggunakan metode random digit dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak.

Para responden yang terpilih diwawancara melalui telepon. Dengan metode tersebut, margin of error survei diperkirakan sekitar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com