Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siap Bahas Rencana Usung Ganjar Bareng PAN

Kompas.com - 05/06/2023, 14:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku siap berdiskusi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai wacana mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sejauh ini, PAN dan Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hal ini Airlangga sampaikan merespons langkah PDI-P yang mengajak PAN untuk bergabung mengusung Ganjar sebagai capres bersama PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Terkait ini, menurut Airlangga, PAN sudah menyampaikan akan berkoordinasi juga dengan Golkar.

"Ya tentu kan kemarin Pak Ketua Umumnya, Pak Zulhas (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), mengatakan akan koordinasi dengan partai Golkar juga, nanti kami akan bahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Airlangga Tegaskan Dirinya Tetap jadi Capres atau Cawapres yang Bakal Diusung Golkar

Meskipun PPP sudah resmi mendukung Ganjar dan PAN menunjukkan gelagat yang sama, Airlangga mengeklaim bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP tidak bubar.

Airlangga pun memberi respons santai atas rencana pertemuan antara PAN dan Partai Gerindra yang akan berlangsung pada Senin siang hari ini.


Selain Ganjar, PAN masih mempertimbangkan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk diusung sebagai capres.

"Setiap saat juga PAN sudah bertemu dengan Gerindra, Golkar juga tiap saat bertemu Gerindra," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pertemuan antara PAN dan Gerindra hari ini justru bisa membuka pintu terbentuknya koalisi baru.

Baca juga: Gerindra Datangi Markas PAN Siang Ini, Bahas Peluang Kerja Sama pada Pemilu 2024

Ia menyebutkan, opsi baginya berduet dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun masih terbuka.

"Semua opsi terbuka," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Airlangga pun menekankan bahwa arah koalisi maupun sosok capres dan cawapres yang diusung Partai Golkar berada di tangannya.

"Rakernas kan sudah jelas mandatnya bahwa ketua umum Golkar diminta untuk nanti memutuskan capres, cawapres, dan koalisi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com