Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Antonius Nesi
Dosen

Saya adalah dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Unika St. Paulus Ruteng, Flores, NTT. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor pada Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa, Fakultas Pascasarja, Universitas Negeri Semarang

Politik Lipstik dan Sampah Visual Jalanan

Kompas.com - 04/06/2023, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JELANG perhelatan demokrasi 2024, sejumlah elite politik dan para calon politikus, mulai tampil dalam rupa-rupa cara.

Ada yang menggalang simpati masyarakat dalam bentuk blusukan atau safari, ada pula yang mempromosikan diri dalam bentuk spanduk berisi narasi dan program serupa reklame yang dipajang di sudut-sudut kota atau di sepanjang jalanan menuju kampung-kampung.

Fenomena macam itu patut dicurigai sebagai wujud komunikasi yang tidak saja berpotensi memunculkan wacana politik lipstik, tetapi juga dapat menambah sampah visual di ruang publik.

Politik lipstik dan sampah visual jalanan dalam ulasan ini merupakan pasangan metafora untuk menyasar dua makna yang saling berkaitan.

Pertama, politik lipstik merujuk pada wujud-wujud bahasa verbal yang terucap begitu manis dan seksi, tetapi sesungguhnya kosmetik belaka.

Lewis (2000) menyebut itu sebagai lip service (bual) yang dikontraskan dengan serious commitment (komitmen serius).

Bual ataukah komitmen serius itu mesti diuji melalui dialektika argumen politik, kredibilitas, dan relevansi program serta peluang implementasinya pada masa mendatang.

Kedua, sampah visual sedianya digunakan untuk mengkritisi pemasangan aneka iklan seperti spanduk atau sejenisnya yang menabrak aturan pemerintah, pranata sosial, dan norma-norma budaya.

Pada era ini, sampah visual juga menyangkut sebaran reklame seperti flyer di media sosial (Tinarbuko, 2021). Kampanye politik dalam bentuk reklame, cetak atau digital, itulah sampah visual.

Wujud-wujud bahasa politik lipstik dan sampah visual lazimnya bergaya persuasif dan retoris. Gaya persuasif dan retoris merupakan ekspresi rayuan dengan tujuan untuk memikat hati, dan boleh jadi untuk meyakinkan orang lain berkat diksi, gambar, ataupun deretan kalimat yang berdaya pikat.

Seperti halnya reklame produk kosmetik, wujud bahasa politik lipstik dan spanduk visual menampilkan “bonus” dengan menyertakan “testimoni” untuk meyakinkan calon pemilih.

Menyitir Walton (2013), gaya persuasif dan retoris dalam suatu wacana, termasuk politik lipstik dan sampah visual yang memiliki “bonus” dan “testimoni” itu patut diuji terandalannya menggunakan instrumen filsafat triadik Aristoteles, yakni logos, pathos, dan ethos.

Dimensi logos berkaitan dengan uji kebenaran isi pernyataan, yaitu menelaah konstruksi klaim dengan pengajuan bukti, serupa uji silogisme untuk menarik simpulannya yang valid.

Dimensi pathos mempertanyakan daya perasaan audiens, yang membangkitkan emosi. Sementara itu, dimensi ethos berkaitan dengan kredibilitas, baik orang maupun pernyataannya, termasuk karakter dan kualitas pernyataannya.

Jika, katakanlah, seorang calon anggota legislatif menyatakan, “Hidup rakyat kecil saat ini semakin susah, harga barang melonjak, pendapatan menurun, kita butuh solusi untuk segera mengatasinya”, ini termasuk konstruksi yang seolah meyakinkan, tetapi adakah bukti-bukti valid yang disertakannya, dan apa sebenarnya solusi konkretnya sehingga dimensi logos dapat terpenuhi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com