Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasi Cawapres Anies Bakal Dilakukan Paling Lambat 16 Juli 2023

Kompas.com - 02/06/2023, 18:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan, deklarasi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Anies Baswedan paling lambat dilakukan 16 Juli 2023.

Namun, ia tak menutup kemungkinan prosesnya bakal berlangsung lebih cepat.

“Kalau ada waktu yang lebih presisi sebelum itu, akan lebih baik,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Saat ini, Anies dan Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah menentukan satu nama bakal cawapres Anies.

Baca juga: Anies Benarkan Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres

Momentum deklarasi, lanjut Willy, bergantung komunikasi yang dilakukan Anies pada semua ketua umum partai politik (parpol) anggota KPP.

“Kapan diumumkannya? Itu hasil konsultasi Mas Anies kepada tiga petinggi parpol,” ucap dia.

Anies diketahui telah pergi ke Pacitan, Jawa Timur untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna memberitahukan nama bakal cawapres itu.

Selain itu, Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari ini, untuk menyampaikan hal yang serupa. Komunikasi pun tinggal dilakukan Anies kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Anies dan Tim Delapan KPP Sudah Tetapkan Nama Cawapres

Sejauh ini, diklaim Willy, tidak ada resistensi dari para ketua umum parpol soal nama bakal cawapres pilihan Anies dan Tim Delapan KPP.

“Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum ketua umum partai,” imbuh dia.

Ditemui terpisah, Anies tak menampik sudah mengantongi satu nama cawapres.

Namun, ia menyatakan bahwa proses final penentuan pendampingnya itu masih belum selesai.

“Masih panjang, masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan,” tuturnya.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Tak Ada Penjegalan Capres, Sebut Anies Bisa Gagal karena Internal

Sejauh ini, setidaknya sudah ada tiga nama yang digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Mereka adalah AHY, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com