Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Safari Politik ke Masjid Agung Banten, Bawaslu: Tolong, Punya Etika

Kompas.com - 01/06/2023, 07:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI buka suara terkait safari politik yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Masjid Agung Banten.

Ganjar disebut perlu memahami substansi safari politik yang menyerupai kampanye jelang Pemilu 2024, khususnya di rumah ibadah.

"Dari awal saya sampaikan, tolong punya etika dong. Jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye walaupun belum tahapan kampanye," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Totok Hariyono kepada wartawan, Rabu (31/5/2023). 

Pria yang didukung maju sebagai bakal calon presiden 2024 oleh PDI-P itu disebut tak bisa dinyatakan melanggar ketentuan sebab belum dimulainya masa kampanye dan penetapan calon presiden.

Baca juga: Prabowo Tak Anggap Ganjar dan Anies sebagai Lawan jika Maju Capres 2024, tapi...

Totok mengakui, regulasi yang ada tidak memberi keleluasaan kepada Bawaslu untuk menindak tindakan sejenis curi start kampanye, atau bentuk-bentuk safari politik lain yang terjadi sebelum masa kampanye.

Di sisi lain, kendati sudah mengantongi dukungan secara resmi dari partainya, Ganjar belum terdaftar secara definitif sebagai calon presiden 2024.

Hal ini disampaikan merespons publik yang mempertanyakan Bawaslu yang dianggap tak berbuat apa-apa atas kejadian ini.

"Karena unsur pelanggarannya belum ada, maka kita masuk di ruang etika. Artinya, sanksinya ya sanksi moral, kepada siapa pun itu," ujar Totok.

"Tangan Bawaslu terbatas," lanjut dia.

Baca juga: Sowan ke Tokoh Agama Banten, Ganjar: Mereka Mendoakan, Saya Terjemahkan sebagai Dukungan

Sebagai informasi, Ganjar menyambangi Masjid Agung Banten di Serang, Minggu (28/5/2024). Di sana, Ganjar melakukan ziarah di makam Sultan Maulana Hasanudin.

Ribuan jemaah dan puluhan kiai turut menyambut kedatangan gubernur yang belakangan sering safari politik itu.

Sebelumnya, Bawaslu juga pernah menyoroti bakal capres yang melakukan safari politik di rumah ibadah.


Akhir tahun lalu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, juga pernah kena sentil Bawaslu setelah bersafari politik di Masjid Baiturrahman Aceh. 

Anies sempat dilaporkan secara resmi oleh sekelompok warga sipil ke Bawaslu RI atas tindakan tersebut.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar | Pengakuan Tersangka Korupsi BTS

Namun, Bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak bisa diterima karena alasan yang sama: belum dimulainya masa kampanye dan pendaftaran bakal capres.

Meski demikian, dalam konferensi pers, Bawaslu RI menyebut tindakan yang dilakukan Anies tak etis dan bisa dianggap sebagai tindakan curi start kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com