Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2023, 19:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa ia tak satu visi misi dengan Anies Baswedan yang kini membawa semangat perubahan.

Sebaliknya, Sandi mengaku mendukung percepatan pembangunan sebagaimana yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Soal Kemungkinan Berlabuh ke PPP, Sandiaga Uno: Mungkin Juni atau Juli

Hal ini disampaikan Sandiaga ketika ditanya potensi bersanding dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 apabila bergabung ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sandi mengatakan, dalam pertemuan dengan PKS beberapa waktu lalu, tak ada pembahasan mengenai peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

"Tidak ada pembahasan sampai di titik itu, karena itu domainnya pimpinan partai politik," ujar dia.

Lebih jauh, mantan politisi Gerindra ini menilai, Indonesia bakal kehilangan momentum bonus demografi untuk memajukan bangsa apabila mengubah arah pembangunan yang sudah dijalankan.

Baca juga: Sandiaga Bakal Bertemu dengan Tokoh Muda PPP Malam Ini

Kata Sandi, Indonesia hanya memiliki waktu 15 tahun untuk meningkatkan capaian pembangunan dan ekonomi guna menjadi negara maju.

"Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis, sehingga tidak ada potensi, tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2045," nilai Sandiaga.

Sebagai informasi, Sandiaga menyatakan tetap ingin bekerja sama dengan PKS meskipun saat ini hubungannya kian dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia pun disebut masuk sebagai kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo yang diusung menjadi capres oleh PDI-P dan PPP.

Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan dalam waktu satu sampai dua hari ke depan ketua umum partai politik (parpol) KPP bakal bertemu.

Baca juga: Disebut PKS Ingin Jadi Kader, Sandiaga Klaim Masih Konsultasi dengan Kiai

Pertemuan itu bakal dilakukan untuk mengambil keputusan terkait penentuan cawapres Anies.

“Keluar (nama cawapres), akan ada keputusan,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com