Punya Pengaruh Luas, Jokowi Diminta Bijak soal "Endorsement" Capres

Kompas.com - 31/05/2023, 18:01 WIB

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk bijak dalam meng-endorse atau menyatakan dukungan terhadap kandidat calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Pasalnya, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengatakan, pengaruh Jokowi terkait urusan pemilu presiden sangat luas.

“Posisi, peran, preferensi dan subyektifitas Presiden Jokowi terkait dengan siapa saja yang layak untuk di-endorse sebagai pasangan capres-cawapres yang mampu meneruskan kepemimpinannya pasca Pilpres 2024 mendatang dapat menimbulkan skala pengaruh yang sangat luas,” kata Nyarwi kepada Kompas.com, Rabu (31/5/2023).

Menurut Nyarwi, pengaruh tersebut tidak hanya berdampak pada para ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh potensial yang sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres dan cawapres semata, tetapi juga bisa menggerakkan barisan relawan Jokowi.

Selain itu, pengaruh tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bahkan bisa berkembang ke lingkungan birokrasi hingga ke kalangan TNI/Polri.

“Skala pengaruh ini saya kira yang harus dikelola dengan arif oleh Presiden Jokowi dan para tokoh yang ada dalam lingkaran terdekatnya saat ini,” ujarnya.

Nyarwi pun mendorong Jokowi untuk menyampaikan klarifikasi atas pengakuannya baru-baru ini tentang cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024. Sebab, pengakuan itu kini menjadi kontroversi.

Muncul beragam interpretasi terhadap pernyataan presiden, khususnya terkait transisi kepemimpinan nasional. Sebagian mengira bahwa cawe-cawe yang dimaksud berkaitan dengan endorsement Jokowi terhadap kandidat capres tertentu.

Nyarwi mengatakan, publik tahu bahwa Jokowi tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Mantan Wali Kota Solo tersebut juga merupakan kader PDI Perjuangan sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan selama hampir satu dekade.

Sebagai kepala negara, menurut Nyarwi, wajar jika Jokowi merasa punya kewajiban moral untuk memastikan transisi kepemimpinan nasional Pilpres 2024 berjalan mulus tanpa riak-riak politik yang membahayakan.

Namun, sebagai individu yang sedang menjabat sebagai presiden dan politisi dari partai tertentu di mana parpol tersebut sudah mendeklarasikan bakal calon presiden, pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe pemilu dapat memicu beragam spekulasi.

“Khususnya dari pimpinan parpol dan tokoh-tokoh yang ingin memunculkan pasangan capres-cawapres, termasuk pasangan capres-cawapres alternatif di luar lingkaran Istana,” katanya.

Agar tak menjadi kontroversi berkepanjangan, penting bagi Jokowi untuk memberikan penjelasan ke publik mengenai apa yang dia maksud soal cawe-cawe tersebut.

Menurut Nyarwi, sedikitnya ada tiga hal yang harus diklarifikasi dari pernyataan Jokowi. Pertama, dalam hal apa saja presiden hendak cawe-cawe.

Kedua, sebagai apa atau dalam kapasitas apa kepala negara cawe-cawe. Dan ketiga, dalam ruang lingkup dan level mana saja presiden akan cawe-cawe urusan politik.