Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Kompas.com - 30/05/2023, 21:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut cawe-cawe dalam hal politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2004 mendatang, tetapi memberi jaminan tidak bakal memanfaatkan militer dan aparat kepolisian buat memastikan kepentingan nasional tetap berjalan setelah periode kepemimpinannya usai.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Menurut GM News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menjanjikan sikap cawe-cawe politik menjelang Pemilu dan Pilpres itu tidak bakal melibatkan tentara dan polisi.

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

”Ini saya tidak akan menggunakan tentara, saya tidak akan menggunakan polisi, bahwa saya punya cara cawe-cawe, dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” tutur Yogi menirukan kalimat Presiden usai pertemuan, seperti dikutip dari Kompas.id.

Presiden, kata Yogi, juga menyatakan sikapnya tidak terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sebagai presiden.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tepat dalam 3 momen Pemilu mendatang yakni 2024 sampai 2034.

Menurut Sutta, dalam pertemuan itu Jokowi menekankan pentingnya Indonesia untuk menentukan arah apakah tetap menjadi negara berkembang atau menuju tahapan negara maju.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Sutta mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi mengingatkan suatu negara hanya diberi kesempatan satu kali untuk maju atau tidak sama sekali.

Maka dari itu, kata Sutta, Jokowi menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan strategis pemerintahan saat ini demi mewujudkan visi misi Indonesia sebagai negara maju tersebut. Namun, hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

Selain itu, kata Sutta, Jokowi juga menjanjikan cawe-cawe itu hanya terkait kepentingan negara.

”Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir Presiden.

Baca juga: Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024, Golkar: Semua Orang Harus Terlibat

Sutta menambahkan, Presiden Jokowi menyatakan ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com