Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2023, 17:16 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memperbanyak pilihan untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setelah menyatakan tengah mempertimbangkan mendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dan mendorong Erick Thohir mengikuti kontestasi pilpres mendatang, PAN mendorong terwujudnya duet Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan ketua umumnya, Zulkifli Hasan.

“Semua masih mungkin terjadi, bahwa sekarang tuh kan masih koma semua, belum ada kata titik, belum ada kata final. PAN melakukan penjajakan itu, sampai sekarang masih kita jajaki, opsi ke Ganjar, ke Prabowo, mendorong Erick Thohir, itu masih,” ujar Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dihubungi Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

“Nanti dengan berbagai macam opsi, ini memudahkan PAN memilih yang terbaik,” katanya lagi.

Baca juga: PAN Sebut Zulhas Belum Tentukan Sikap Soal Wacana Pengusungannya dengan Airlangga

Yandi mengaku bahwa wacana duet Airlangga-Zulkifli Hasan memang dilakukan dengan serius. Usulan itu muncul dalam rapat internal PAN yang berlangsung pada 23 Mei 2023.

Namun, sampai saat ini, Zulkifli Hasan atau Zulhas belum menentukan sikap atas usulan yang disampaikan oleh sejumlah kader PAN tersebut.

“Iya secara resmi (Zulhas) belum kita tanya karena forumnya belum ada. Dari sisi rakernas sebenarnya itu dikembalikan penuh pada Bang Zul karena rakernas sudah memberikan mandat penuh pada Bang Zul untuk menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung oleh PAN,” ujarnya.

Yandri juga mengatakan, pihaknya secara serius mendorong agar Airlangga berpasangan dengan Zulhas pada Pilpres 2024.

Sebab, PAN pernah mengirimkan ketua umumnya untuk mengikuti kontestasi pada pilpres 2004 dan 2014.

Baca juga: PPP Sebut Masih Ada Kemungkinan Golkar dan PAN Dukung Ganjar Capres

Di tahun 2004, Amien Rais maju sebagai capres bersama Siswono Yudo Husodo sebagai cawapres. Kemudian, pada Pilpres 2014, Hatta Rajasa menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

Yandri juga mengakui bahwa wacana untuk menduetkan Airlangga dan Zulhas sudah dibahas sejak lama.

“Kalau bisik-bisiknya sudah lama, tapi waktu saya memimpin rapat harian di DPP PAN, kader-kader itu mendorong supaya dua ketua umum itu maju, dan dari sisi persyaratan lebih dari cukup, 22,3 persen presidential treshold-nya,” katanya.

Diketahui PAN, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepopuleran PKB, Nasdem, PKS, dan PAN Meningkat

Meski begitu, PPP sudah resmi mengusung Ganjar sebagai capres dan menjajaki kerja sama politik dengan PDI-P.

Golkar juga tengah mendorong terbentuknya koalisi besar bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada penjajakan koalisi itu, partai berlambang beringin ingin mendorong agar Airlangga bisa menjadi cawapres.

Namun, PKB terus menunjukan resistensinya karena ingin posisi cawapres ditempati oleh ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

Partai Gerindra pun terus mengingatkan bahwa penentuan capres-cawapres akan diputuskan oleh Prabowo dan Muhaimin yang telah menandatangani nota kesepakatan dalam pembentukan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Baca juga: PAN Akan Tetapkan Capres-Cawapres 2024 Beberapa Pekan ke Depan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Nasional
UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Nasional
Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Nasional
Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Nasional
UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

Nasional
PDI-P: 'Reshuffle' dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

PDI-P: "Reshuffle" dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

Nasional
Kejagung Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa ke Penyidikan

Kejagung Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa ke Penyidikan

Nasional
Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Nasional
Jaksa Minta Menpora Dito Ariotedjo Dihadirkan di Sidang BTS 4G

Jaksa Minta Menpora Dito Ariotedjo Dihadirkan di Sidang BTS 4G

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut Mentan SYL Belum Masuk Indonesia, Harusnya Sudah Tiba pada 1 Oktober

Dirjen Imigrasi Sebut Mentan SYL Belum Masuk Indonesia, Harusnya Sudah Tiba pada 1 Oktober

Nasional
Edward Hutahaean Disebut Minta 2 Juta Dollar AS untuk Amankan Kasus BTS 4G

Edward Hutahaean Disebut Minta 2 Juta Dollar AS untuk Amankan Kasus BTS 4G

Nasional
Sebelum Hilang Kontak, Syahrul Yasin Limpo Pisah dari Rombongan Kementan di Luar Negeri

Sebelum Hilang Kontak, Syahrul Yasin Limpo Pisah dari Rombongan Kementan di Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com