Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Kompas.com - 29/05/2023, 20:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar dua jam, sejak Senin sore hingga petang.

Adapun tokoh yang hadir antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Baca juga: Posisi Duduk Saat Bertemu Ganjar dan Prabowo Disorot, Gibran Unggah Foto Jokowi-Megawati

Sejumlah pimpinan media yang hadir itu mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan, sikap cawe-cawe atau ikut campur dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 36 Persen Responden Tak Yakin Jokowi Netral Saat Masa Kampanye

Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa.

"Tentang apa ya, tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe," tutur Helmi singkat.

Lebih dari 7 kali sebut cawe-cawe

Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Kepala Negara menyebut kata cawe-cawe sebanyak lebih dari tujuh kali.

Meski pertemuan pada Senin dilakukan secara santai, menurutnya, sikap Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan secara tegas.

Saat para pimpinan media menanyakan sosok calon presiden (capres) maupun calon presiden wakil presiden (cawapres) yang diharapkan oleh Jokowi, Kepala Negara menerangkan soal cawe-cawe. Namun, cawe-cawe yang dia maksud berkaitan dengan momentum siklus 13 tahunan sebuah negara.

"Ya saya untuk hal ini, (konteksnya untuk 13 tahun momentum) saya harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Yogi menirukan ucapan Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

"Harus cawe-cawe. Harus ikut untuk tingkat nasional. Tapi Presiden menggarisbawahi, bahwa ini tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai Presiden," lanjutnya.

Yogi mengungkapkan, Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer. Melainkan, Jokowi lebih memilih dengan jalur politik.

"Ini saya tidak akan menggunakan tentara. Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik," ujar Yogi kembali menirukan ucapan Jokowi.

Yang menarik, lanjut Yogi, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan soal cawe-cawe ketika akan mengakhiri sesi pertemuan dengan para pemimpin media tersebut.

"Bahkan, tadi mau closing saja, (dibilang) 'Sekali lagi ya, cawe-cawe'. Seperti memberi pesan kepada semua orang bahwa, 'memang iya saya cawe-cawe'," jelas Yogi.

Yogi menambahkan, selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi dan perihal baterai elektronik.

Pertemuan dengan para pemimpin media tersebut juga diisi acara makan bersama dengan menu antara lain sate Padang, siomay dan pempek.

Dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah  Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya.

Baca juga: Posisi Duduk Saat Bertemu Ganjar dan Prabowo Disorot, Gibran Unggah Foto Jokowi-Megawati

Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional nantinya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

"Empat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN," tambah Bey.

Terakhir, kelima, Bey mengatakan, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan), hingga black campaign melalui media sosial/online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com