Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar dua jam, sejak Senin sore hingga petang.

Adapun tokoh yang hadir antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Sejumlah pimpinan media yang hadir itu mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan, sikap cawe-cawe atau ikut campur dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa.

"Tentang apa ya, tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe," tutur Helmi singkat.

Lebih dari 7 kali sebut cawe-cawe

Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Kepala Negara menyebut kata cawe-cawe sebanyak lebih dari tujuh kali.

Meski pertemuan pada Senin dilakukan secara santai, menurutnya, sikap Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan secara tegas.

Saat para pimpinan media menanyakan sosok calon presiden (capres) maupun calon presiden wakil presiden (cawapres) yang diharapkan oleh Jokowi, Kepala Negara menerangkan soal cawe-cawe. Namun, cawe-cawe yang dia maksud berkaitan dengan momentum siklus 13 tahunan sebuah negara.

"Ya saya untuk hal ini, (konteksnya untuk 13 tahun momentum) saya harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Yogi menirukan ucapan Jokowi.

"Harus cawe-cawe. Harus ikut untuk tingkat nasional. Tapi Presiden menggarisbawahi, bahwa ini tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai Presiden," lanjutnya.

Yogi mengungkapkan, Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer. Melainkan, Jokowi lebih memilih dengan jalur politik.

"Ini saya tidak akan menggunakan tentara. Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik," ujar Yogi kembali menirukan ucapan Jokowi.

Yang menarik, lanjut Yogi, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan soal cawe-cawe ketika akan mengakhiri sesi pertemuan dengan para pemimpin media tersebut.

"Bahkan, tadi mau closing saja, (dibilang) 'Sekali lagi ya, cawe-cawe'. Seperti memberi pesan kepada semua orang bahwa, 'memang iya saya cawe-cawe'," jelas Yogi.

Yogi menambahkan, selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi dan perihal baterai elektronik.

Pertemuan dengan para pemimpin media tersebut juga diisi acara makan bersama dengan menu antara lain sate Padang, siomay dan pempek.

Dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah  Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya.

Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional nantinya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

"Empat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN," tambah Bey.

Terakhir, kelima, Bey mengatakan, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan), hingga black campaign melalui media sosial/online.