KPK Siap Lawan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Hasbi Hasan tidak terima KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Gugatan itu teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"KPK tentu siap hadapi," kata Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

Baca juga: Tak Terima Ditetapkan Jadi Tersangka, Sekretaris MA Hasbi Hasan Gugat KPK

Ali mengatakan, praperadilan merupakan upaya hukum yang hanya menguji proses formil.

Sementara itu, proses persidangan mengenai aspek materil penyidikan atau dugaan perbuatan pelaku digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Praperadilan hanya menguji aspek proses sebagaimana hukum acara pidana," tutur Ali.

Berdasar penelusuran Kompas.com di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan Hasbi teregister dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Hasbi Hasan sebelumnya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di komisi antirasuah pada Rabu (24/5/2023). Kendati demikian, Hasbi tidak ditahan dan melenggang pulang.

Selain Hasbi, KPK juga tidak menahan satu tersangka baru lainnya, Dadan Tri Yudianto.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tidak menahan Hasbi Hasan karena tidak ada kekhawatiran dia akan menghilangkan barang bukti.

Baca juga: Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Eks Komisaris PT Wika Beton Dipanggil KPK Lagi Rabu 24 Mei

Ghufron menjelaskan, penahanan akan dilakukan jika penyidik menilai tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

"Jika terhadap tersangka tidak ada kekhawatiran tiga hal tersebut penyidik tidak akan melakukan penahanan,” kata Ghufron.

Adapun nama Hasbi Hasan bersama eks Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto muncul beberapa kali dalam persidangan kasus dugaan jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Salah satu terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera mengungkapkan, jalur lobi pengurusan perkara di MA tidak hanya dilakukan lewat bawah.

"Lobinya adalah melalui Dadan. Itu langsung dari klien saya, Dadan, dan Pak Hasbi,” ujar Yosep dalam sidang yang digelar di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bandung, Rabu (22/2/2023).

Dalam perkara suap pengurusan perkara di MA ini, KPK telah menetapkan 17 orang tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.