Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Keberatan Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Dinilai Bakal Problematik

Kompas.com - 27/05/2023, 21:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra nampak keberatan dengan wacana untuk memasangkan sang Ketua Umum Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, gagasan menduetkan Prabowo dan Ganjar pada Pilpres 2024 hanya akan menimbulkan kerumitan.

Saat ini Prabowo diusung sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan Ganjar diusung menjadi bakal capres 2024 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Duet Ganjar dan Prabowo Dinilai Sulit Terwujud, Pengamat: Lebih Baik Dibiarkan Bertarung

Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) yang melontarkan wacana tentang Presiden Joko Widodo yang masih berupaya untuk mencari jalan memasangkan Prabowo dengan Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang.

"Sebagai sebuah pikiran saya kira tidak ada yang salah, tetapi masalahnya Pak Prabowo sudah dideklarasikan calon presiden oleh Partai Gerindra. Mas Ganjar sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan PDIP Perjuangan," kata Muzani usai menghadiri acara Ikatan Keluarga Besar Tegal di Jakarta, Sabtu (27/5/2023), seperti dikutip dari Kompas TV.

Muzani menilai tidak mudah menjelaskan atau meyakinkan kepada para kader serta konstituen masing-masing partai jika gagasan duet Prabowo-Ganjar tetap didorong.

"Ada keruwetan dan kerumitan dalam persoalan ini. Mandat yang diberikan oleh kami sebagai kader Gerindra kepada Prabowo. Calon presiden kalau misalnya Pak Prabowo, Mas Ganjar itu menjelaskannya ke PDIP dan Bu Mega bagaimana?" ujar Muzani.

Baca juga: Ketua Projo: Jokowi Masih Upayakan Duet Ganjar dengan Prabowo

"Atau dibalik, wakilnya Pak Prabowo, presiden Mas Ganjar, menjelaskannya kepada komponen dan kader Gerindra bagaimana?" lanjut Muzani.

Muzani menilai sebaiknya semua pihak saling menghormati aspirasi Partai Gerindra dan PDI-P yang sama-sama mengajukan bakal capres.

"Menurut saya yang paling realistis adalah kita saling menghormati atas semua putusan partai masing-masing terhadap calon presidennya dan menjunjung tinggi saling menghormati," kata Muzani.

Baca juga: Puan Sebut Megawati dan Prabowo Akan Segera Bertemu

Muzani menyatakan Partai Gerindra akan terus menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun, komunikasi itu bukan dalam rangka merundingkan kans duet Prabowo-Ganjar ataupun Ganjar-Prabowo.

"Kami akan terus melakukan komunikasi, ikhtiar-ikhtiar itu kami percaya bahwa ada kehendak dan harapan dari pimpinan partai politik untuk memberi hikmat dan bakti yang lebih besar bagi bangsa dan negara dan kami percaya itu," ucap Muzani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com