Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Zulkifli Hasan Ajak Mendag di Anggota APEC Perkuat Sistem Perdagangan Multilateral

Kompas.com - 27/05/2023, 14:32 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan Republik Indonesia (RI) Zulkifli Hasan mengajak seluruh Mendag yang hadir di forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministers Responsible for Trade (MRT) untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Penguatan sistem tersebut, kata dia, sebagai bentuk dorongan menyukseskan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-13 pada 2024.

“Pada Konferensi Tingkat Menteri lalu, kami melihat bahwa WTO mampu menghasilkan kesepakatan dan ikut bertanggung jawab atas situasi pandemi Covid-19,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kemendag.go.id, Sabtu (27/5/2023).

Untuk itu, lanjut dia, Indonesia berharap agar para Mendag APEC dapat menjaga momentum tersebut dan mendorong agar KTM WTO ke-13 Tahun 2024 mampu memberikan hasil yang signifikan.

Baca juga: Saksikan Penandatanganan MoU Perusahaan Peralatan Dapur Elektrik RI dan AS, Mendag Zulkifli: Kami Dukung Penuh

Pernyataan tersebut Zulkifli sampaikan dalam pertemuan sesi pertama APEC MRT yang membahas dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral di Detroit, Michigan, Amerika Serikat (AS), Kamis (25/5/2023).

Ia mengatakan, WTO tengah menghadapi tantangan untuk melakukan reformasi, baik dalam meningkatkan fungsi-fungsi utamanya, maupun juga tekanan untuk mengatasi ketimpangan.

Untuk memperkuat WTO, kata Zulkifli, diperlukan penegasan prinsip-prinsip dasar WTO, khususnya perbaikan atas ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

“Kita sebagai Menteri Perdagangan APEC juga harus sepakat merumuskan solusi permasalahan penyelesaian sengketa dan menyelesaikan krisis di Badan Banding,” ucapnya.

Baca juga: MK: Sengketa Hasil Pilpres Maksimum Diajukan 3 Hari Setelah Penetapan dari KPU

Ajak Mendag APEC berikan dorongan politis

Selain perkuat sistem perdagangan multilateral, Zulkifli juga mengajak Menteri Perdagangan (Mendag) dari negara APEC memberikan dorongan politis guna menyukseskan KTM WTO ke-13.

Adapun dorongan politis tersebut untuk melanjutkan negosiasi yang substantif dan berimbang, dalam pembahasan isu pertanian (public stockholding dan special safeguard mechanism), subsidi perikanan, jasa, serta isu-isu baru seperti e-commerce, fasilitas investasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Zulkifli, kolaborasi adalah kunci utama dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi saat ini, termasuk memperkuat sistem perdagangan multilateral.

Baca juga: Awal Perdagangan, IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah

Oleh karenanya, kata dia, dibutuhkan partisipasi aktif Menteri Perdagangan APEC dan pembuat kebijakan untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan ekonomi.

“APEC berperan penting sebagai inkubator gagasan. Untuk itu, APEC harus terus berinovasi dan memberikan agenda pemikiran yang jelas terhadap sistem perdagangan multilateral. (Hal ini bertujuan) untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta membuat pertumbuhan inklusif,” ucap Zulkifli.

Ajak Ekonomi APEC perkuat kemitraan kawasan Asia Pasifik

Pertemuan para Mendag APEC hari kedua dengan topik ?Focusing on Sustainable and Inclusive Trade in the Region,? Jumat (26/5/2023).
DOK. Humas Kemendag Pertemuan para Mendag APEC hari kedua dengan topik ?Focusing on Sustainable and Inclusive Trade in the Region,? Jumat (26/5/2023).

Pada pelaksanaan hari kedua pertemuan Mendag APEC, Zulkifli mengajak Ekonomi APEC agar terus berkomitmen memperkuat kemitraan di kawasan Asia Pasifik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com