Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Munculnya Gosip Aliran Dana Korupsi BTS 4G ke Parpol-parpol

Kompas.com - 25/05/2023, 06:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah ada aliran dana yang masuk ke partainya terkait korupsi itu.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Ia sepakat dengan Mahfud bahwa hal tersebut hanyalah gosip politik.

"Pak Mahfud itu menyebut bahwa itu hanya gosip politik, berarti itu faktanya gosip politik," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

"Rakyat sudah pintar, pada saat survei diumumkan elektabilitas Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik. Ya kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini yang mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan rakyat yang sudah semakin pintar," ujar dia.

Baca juga: Kata Kejagung soal Potensi Adik Johnny G Plate Jadi Tersangka di Kasus BTS 4G

Wakil Ketua DPR ini juga menyoroti keramaian di media sosial soal bagan-bagan dugaan aliran dana korupsi BTS 4G pada tiga parpol.

Menurutnya, ada pihak yang seolah sengaja ingin melakukan pembingkaian atau framing untuk menjatuhkan elektabilitas partai tertentu.

"Tapi, saya pikir yang begitu-begitu mungkin sudah enggak laku, karena rakyat sudah pintar dan kita dorong terus penegakan hukumnya," ujarnya.

"Dan kita akan sama-sama memantau, seperti Pak Mahfud bilang biarlah proses hukum yang membuktikan ini," sambung Dasco lagi.

Baca juga: Lanjutkan Proyek BTS 4G, Pemerintah: Supaya Publik Tak Dirugikan

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas mendesak agar informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut ditelusuri.

Tobas khawatir informasi ini ke depannya malah menjadi isu liar.

Dia juga menegaskan hukum tidak boleh tebang pilih, melainkan harus diproses semuanya.

"Jangan berhenti hanya di isu saja, karena ini akan menjadi isu liar jika tidak ada tindak lanjutnya," ujar Tobas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Rabu.

"Jadi kita mendorong agar isu yang dilontarkan harus berujung pada proses penelusuran lebih lanjut secara hukum," sambungnya.

Baca juga: Hindari Dampak Kasus Johnny Plate, Koalisi Perubahan Dinilai Harus Cermat Umumkan Bakal Cawapres

Terpisah, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan partainya dalam dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G itu.

"Saya tidak mendengar, saya tidak melihat, dan saya memastikan tidak ada merah (PDI-P) masuk di BTS. Saya garansi kalau soal itu," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Sebaliknya, Said menyebut bahwa perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada jajaran partai untuk bersedih atas kasus itu.

Hal ini juga menepis bahwa PDI-P melakukan intervensi untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus tersebut. Terlebih, hubungan PDI-P dan Nasdem disebut tengah merenggang lantaran dukungan bakal calon presiden (capres) 2024.

"Dengan kejadian seperti ini, jangan kalian bergembira," kata Said menyampaikan pesan Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com