Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boyamin: Helikopter yang Ditumpangi Firli sama dengan Nikita Mirzani, Harganya Capai Rp 40 Juta Per Jam

Kompas.com - 24/05/2023, 22:07 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan, helikopter yang ditumpangi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merupakan helikopter VVIP dengan harga sewa yang tidak murah.

Ia mengatakan, helikopter yang sama juga digunakan oleh selebritas Tanah Air, seperti Jeremy Thomas dan Nikita Mirzani untuk kebutuhan syuting. Harga sewanya mencapai Rp 30-Rp 40 juta per jam.

Hal ini disampaikan Boyamin Saiman saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan dugaan gratifikasi fasilitas helikopter Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca juga: Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Polri Sebut Telah Periksa 5 Orang Saksi

Dalam sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Firli Bahuri mengaku harga sewa helikopter yang ditumpanginya dalam perjalanan di Sumatera Selatan senilai Rp 7 juta.

“Dari proses pendalaman saya, perbandingan helikopter yang digunakan Jeremy Thomas dengan waktu yang sama menggunakan helikopter itu untuk iklan dia di Pangandaran dengan bintang waktu itu Nikita Mirzani harga yang dibayarkan yaitu di atas Rp 200 juta,” ujar Boyamin dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).

Adapun gugatan praperadilan ini diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) lantaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dinilai telah menghentikan penyidikan dugaan gratifikasi terhadap Firli Bahuri.

Dalam sidang ini, Boyamin juga menilai, harga sewa helikopter yang ditumpangi Firli Bahuri tidak wajar jika hanya Rp 7 juta.

Sebab, menurut dia, biaya untuk membayar jasa pilot dan bahan bakar helikopter atau avtur umumnya bisa sampai Rp 20 juta per jam.

Baca juga: Polri Sebut Kasus Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Masih Diselidiki

Atas penjelasan tersebut, Tim Divisi Hukum Mabes Polri yang mewakili Kabareskrim Polri mendalami pengetahuan Boyamin terkait perbandingan sewa harga helikopter yang ditumpangi Firli Bahuri dan selebritas Tahan Air sebagaimana yang disebutkannya.

“Saksi tadi menjelaskan, perbandingan pengurangan (harga sewa) ini antara Pak Firli dengan Jeremy Thomas dan Nikita Mirzani. Harganya Rp 7 juta, satunya 30-40 juga per jam. Apakah saksi mengetahui helikopter ini jenisnya sama? Ada perbedaan mesinnya atau perbedaan kualifikasinya sehingga menyebabkan harga ini berbeda?” kata anggota Tim Hukum Mabes Polri AKBP Janes H Simampora.

Atas pertanyaan itu, Boyamin menyampaikan bahwa jenis helikopter yang digunakan Firli Bahuri adalah helikopter dengan kategori VVIP.

Dengan berbagai bukti yang dimiliki, Koordinator MAKI ini yakin helikopter yang digunakan Ketua KPK itu sama dengan yang digunakan artis atau tokoh nasional yang pernah menumpangi helikopter tersebut.

“Sama persis, saya hafal nomor serinya PK-JTO itu nomor serinya, sedunia hanya itu, dan fotonya pun sama yang dipakai Pak Firli ataupun yang dipakai Jeremy Thomas sama,” kata Boyamin Saiman.

Baca juga: Boyamin Saiman Jadi Saksi di Sidang Praperadilan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Dalam gugatannya, LP3HI mengatakan, Firli Bahuri selaku pimpinan KPK melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja untuk berziarah ke makam orangtuanya dengan menggunakan alat transportasi berupa helikopter pada Juni 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat perbedaan harga sewa helikopter dari harga yang seharusnya dengan harga yang dilaporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com