Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[GELITIK NASIONAL] Gerilya Cak Imin dan Bisik-bisik Isi Pertemuan Prabowo-SBY

Kompas.com - 22/05/2023, 07:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi untuk seluruh sobat Kompas.com. Kami mencoba mengawali Senin (22/5/2023) ini dengan merangkum sejumlah kabar terkini dari dunia politik Tanah Air sepekan yang lalu.

Pada sepekan yang lalu terdapat pertemuan sejumlah tokoh politik Tanah Air.

Kedua pentolan dari Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKIR) yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terus "bergerilya" dengan menemui sejumlah tokoh.

KKIR saat ini mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden 2024.

Baca juga: Prabowo dan Muhaimin Berencana Kunjungi Megawati, Sekjen PDI-P Singgung Tugas Puan Maharani

Muhaimin atau yang kerap disapa Cak Imin itu berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (15/5/2023).

Obrolan keduanya membahas seputar persiapan menjelang ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Lawatan Cak Imin ke Ma'ruf disebut-sebut sebagai bentuk penghormatan dan silaturahmi politikus kepada ulama yang dihormati.

Baca juga: Ditanya soal Muhaimin dan Airlangga Rebutan Jadi Cawapres saat Berada di Masjid Istiqlal, Prabowo Respons Begini

Suasana pertemuan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di rumah dinas Wapres, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).Dok. Sekretariat Wakil Presiden Suasana pertemuan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di rumah dinas Wapres, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Selain itu, kabarnya Cak Imin juga berkonsultasi dan berdiskusi serta meminta nasihat kepada Ma'ruf.

Sampai saat ini Prabowo memang belum menentukan siapa tokoh yang bakal mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

Sedangkan di sisi lain, Muhaimin juga berkeinginan bisa menjadi bakal cawapres. Apalagi PKB yang pertama kali mendekati Gerindra dan mendirikan KKIR, setelah Partai Partai Amanat Nasional (PAN), Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Muhaimin Mengaku Dapat Dukungan dari Ma’ruf Amin untuk Jadi Cawapres

"Pasti saat bertemu Cak Imin cerita peluang-peluang dan hambatan-hambatannya. Mohon doa pasti karena masih berjuang mendapatkan tiket (sebagai cawapres)," kata Juru Bicara Ma'ruf, Masduki Badlowi.

Ma'ruf, kata Masduki, kemudian mendoakan Cak Imin supaya harapannya terkabul.

"Kalau Kiai didatangi santrinya, dimintai doa, ya (pasti dijawab) iya," ujar Masduki.

Pertemuan tokoh politik lain yang disorot pada pekan kemarin adalah lawatan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke rumah pribadi Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, pada Senin (15/5/2023).

Perlu diingat, saat ini Partai Demokrat juga membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal bakal capres.

Pertemuan di rumah pribadi Jusuf Kalla di kawasan Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu berlangsung selama 1 jam.

Usai bincang-bincang itu, JK, sapaan Jusuf Kalla, menyebut AHY dianggap pantas untuk mendampingi Anies sebagai bakal cawapres.

“Kalau Pak AHY pasti mempunyai kemampuan untuk itu,” kata Jusuf Kalla pada awak media. Namun, Jusuf Kalla mengaku tak mau ikut campur dalam proses penentuan cawapres Anies.

Baca juga: AHY Yakin SBY dan Prabowo Juga Singgung Pemilu 2024 dalam Pertemuan Tertutup di Pacitan

Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya bertemu di kediaman Jusuf Kalla, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/5/2023). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya bertemu di kediaman Jusuf Kalla, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Pernyataan JK itu bisa dimaknai sebagai sebuah dukungan politik bagi AHY. Akan tetapi, keputusan akhir penentuan siapa yang bakal mendampingi Anies tetap menunggu sang bakal capres mengajukan kandidat dan meminta persetujuan seluruh partai KPP.

Di sisi lain, Jusuf Kalla saat ini tidak menjadi bagian dari KPP.

“Tentu, di sini pertimbangannya saya di luar itu. Kan kewenangan dari parpol koalisi sendiri dan juga capres,” ujarnya.

Meski begitu, Jusuf Kalla mengaku sepakat dengan pandangan Anies bahwa cawapres lebih baik dipilih dari parpol anggota koalisi.

“Itu juga sudah sebenarnya suatu hal yang menjadi bagian dari pada kebijakan (KPP),” kata Jusuf Kalla.

Baca juga: Disebut Pegang Kunci Cawapres Prabowo, Cak Imin: Kami Masih Konsisten dengan Rencana Awal

Safari politik para pentolan KKIR pun berlanjut. Cak Imin menemui Wakil Presiden ke-11, Boediono, pada Rabu (17/5/2023).

Menurut Cak Imin, dalam pertemuan itu Boediono memberikan sejumlah masukan kepadanya, terutama pada bidang ekonomi.

"Alhamdulillah hari ini Beliau memberikan banyak masukan pemikiran ekonomi. Karena beliau adalah tokoh yang sangat sukses mengatasi dua krisis sekaligus, krisis 97-98 ekonomi, krisis 2008," ujar Cak Imin di rumah Boediono, Menteng, Jakarta

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai menemui Wapres ke-11 Boediono di kediaman Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai menemui Wapres ke-11 Boediono di kediaman Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).
Cak Imin juga merasa bersyukur karena Boediono masih bisa memberikan berbagai macam gagasan khususnya terkait persoalan ekonomi. Akan tetapi, ternyata saat itu Boediono disebut enggan membahas soal politik.

Meski demikian, Cak Imin tetap senang karena bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Boediono. Apalagi, Boediono merupakan seorang ekonom dan akademisi yang pada akhirnya bisa menjadi seorang Wapres.

"Sebagai seorang ekonom, akademisi, lalu terjun di pemerintahan, ketemu dengan politik, lalu jadi Wakil Presiden. Luar biasa. Pelajaran yang enggak habis-habisnya Pak Boediono ini," kata Cak Imin.

Baca juga: Bertemu Boediono, Cak Imin Ngaku Belajar Banyak

Setelah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu, Prabowo juga disorot karena bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertemuan keduanya juga dilakukan di kota kelahiran SBY di Pacitan, Jawa Timur.

Tentu banyak pihak yang ingin mengetahui isi dari pertemuan itu. Apalagi saat ini Partai Demokrat menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi, sedangkan SBY menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Akan tetapi, Prabowo memilih merahasiakan pembicaraannya dengan SBY.

"Jadi.. koalisi..tatata (berbisik)," kata Prabowo sambil berkelakar kepada wartawan di Lanud Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Prabowo Tentukan Cagub Jabar dari Partai Gerindra Seusai Pilpres dan Pileg

Prabowo menyebutkan, pertemuannya dengan SBY sekadar halal bihalal antara senior dan junior.

"Saya berkunjung menemui Pak SBY, untuk silaturahmi halal bihalal junior ke senior, mumpung masih bulan syawal," terang Prabowo.

Saat dimintai keterangan mengenai bahasan dalam pertemuan tertutup tersebut, Prabowo kembali berkelakar.

"Mau tahu aja, apa mau tahu banget?" ujar Prabowo sembari tertawa.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Tatang Guritno, Adhyasta Dirgantara, Kontributor Trenggalek, Slamet Widodo | Editor : Novianti Setuningsih, Icha Rastika, Pythag Kurniati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com