Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terima Aduan 7.400 Lokasi Jalan Rusak dari Masyarakat

Kompas.com - 17/05/2023, 11:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima banyak aduan dari masyarakat soal jalan rusak melalui akun media sosialnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan aduan yang ia terima, sedikitnya ada 7.400 titik jalan rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

"Kemarin saya cek, urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG (Instagram), Twitter, Facebook yang kita miliki," kata Jokowi saat mengecek jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023), dikutip dari video yang diberikan fotografer resminya, Agus Suparto.

Baca juga: Sidak Jalan Rusak di Sumut, Jokowi Parkir Mobilnya di Depan Lubang Berlumpur

Pada Rabu ini, Jokowi mengecek jalan rusak yang ada di Sumatera Utara, setelah sebelumnya sudah melakukan hal serupa di Jambi dan Lampung.

Ia mengatakan, jalan dengan kondisinya rusak terdapat di banyak lokasi, berdasarkan aduan yang ia terima dari masyarakat maupun laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

"Jangan berpikir hanya di Sumatera Utara, di provinsi yang lain kurang dan lebih mirip-mirip," ujar Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak di Sumatera Utara, perbaikan akan dimulai paling lambat pada Juli 2023.

Ia menjelaskan, dari 2.600 kilometer jalan nasional yang ada di Sumatera Utara, sekitar 260 kilometer di antaranya rusak.

Baca juga: Soal Jalan Rusak di Sumut, Jokowi: Segera Diperbaiki, Paling Lambat Juli

Selain itu, terdapat 340 kilometer dari 3.005 kilometer jalan provinsi dan 13.000 kilometer dari 33.000 jalan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang rusak.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan, perbaikan jalan akan dibagi-bagi, ada yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

"Ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi, kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com