Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Saksi di Sidang, Lukas Enembe Kerap Jawab Tak Tahu Saat Dicecar Jaksa

Kompas.com - 16/05/2023, 20:16 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe kerap menjawab tidak tahu saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu terjadi ketika Lukas Enembe dihadirkan Jaksa KPK menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap yang menjerat Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Diketahui, Rijatono Lakka didakwa telah memberikan suap ke Lukas Enembe sebesar Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.

"Pak kami langsung saja, ini di persidangan kemarin, (ada saksi) atas nama Fredrick Bane, saudara kenal dengan Fredrick Bane Pak?" tanya Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Penyuapnya Jadi Tim Sukses di Pilkada Papua 2018

Fredrick Bane merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua yang menjadi perantara transaksi antara Lukas Enembe dengan Rijatono Laka.

"Saya tidak kenal," kata Lukas Enembe.

"Tidak kenal, baik. Apakah saudara mengetahui, Pak Tono melalui Fredrick pernah mentransfer ke rekening saudara?" tanya Jaksa kemudian.

"Saya tidak tahu juga," jawab Lukas Enembe.

"Saudara tidak tahu?" kata Jaksa menegaskan.

"Tidak tahu," ujar Gubernur nonaktif Papua itu.

Atas jawaban tersebut, Jaksa kemudian menggali aset milik Lukas Enembe, seperti rumah dan beberapa usaha milik Gubernur nonaktif Papua itu.

Baca juga: Lukas Enembe Klaim Tak Punya Aset sampai Rp 200 Miliar

Dari beberapa aset yang ditanyakan Jaksa, Lukas Enembe hanya mengakui kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Santarosa dan di daerah Koya.

Sementara itu, aset seperti Butik yang ditanyakan Jaksa KPK dibantah oleh Lukas Enembe.

"Apakah saudara juga punya butik di Jalan Santarosa?" tanya Jaksa.

"Tidak tahu," kata Lukas Enembe.

"Oh tidak tahu, baik. Apakah saudara memiliki aset juga di daerah Entrop?" cecar Jaksa lagi.

"Tidak," jawab Lukas Enembe singkat.

Lantaran jawab tidak tahu, Jaksa pun menghentikan pertanyaannya dan mengembalikan kepada majelis hakim.

"Tidak ada, baik, cukup yang mulia," ujar Jaksa KPK.

Baca juga: Praperadilan Lukas Enembe Ditolak, KPK: Kami Akan Kembangkan dan Jerat Pihak Lain ke Proses Hukum

Persidangan pun dilanjutkan dengan pertanyaan dari tim penasihat hukum Rijatono Lakka. Tetapi, Lukas Enembe juga kerap menjawab tidak tahu.

Sebelum sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika pun sempat menyinggung kesaksian Lukas Enembe di persidangan.

Menurut Hakim, tidak banyak hal yang didapatkan dari keterangan yang disampaikan Gubernur nonaktif Papua itu. Sidang yang berjalan sekitar 30 menit itu pun diakhiri.

"Baik, terima kasih saudara saksi, walaupun tidak banyak yang kami dapatkan, namun terima kasih atas keterangan yang saudara berikan ya, saudara bisa meninggalkan ruang pertemuan ini," kata Hakim Dennie.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK menduga suap kepada Lukas Enembe diberikan Rijatono Lakka bersama-sama dengan Frederik Banne selaku staf PT Tabi Bangun Papua pada tanggal 11 Mei 2020 dan di waktu-waktu lain antara 2018 hingga 2021 dalam bentuk uang dan pembangunan atau perbaikan aset.

“Keseluruhannya sebesar Rp 35.429.555.850 yang terdiri dari uang sebesar Rp 1.000.000.000 dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset sebesar Rp 34.429.555.850 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua periode tahun 2018-2023,” ujar Jaksa KPK Ariawan Agustiartono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Lukas Enembe Hadir Virtual Jadi Saksi di Sidang Penyuapnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com