Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anwar Saragih
Peneliti

Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis

Jokowi dan Dukungan Politik Capres 2024

Kompas.com - 15/05/2023, 11:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DUKUNGAN atau endorsement politik adalah tindakan yang lumrah terjadi dalam negara demokrasi khususnya ketika pemilu berlangsung. Endorsement politik bisa datang dari mana saja, baik dari media surat kabar atau pejabat aktif yang sedang menjabat.

Di Amerika Serikat (AS), sejak tahun 1851, koran ternama The New York Times telah melakukan endorsement politik.

Pertama kali ditujukan pada Capres dari Partai Republik bernama Winfield Scott yang maju di Pilpres AS 1852.

Pun sejak saat itu hingga sekarang koran The New York Times tidak pernah absen menyatakan dukungan terbukanya pada salah satu kandidat Capres.

Terakhir koran yang berbasis di Kota New York ini memberikan dukungan terbuka pada Politisi Partai Demokrat yang maju di Pilpres 2020 AS, Joe Biden. Dan Menang.

Di Indonesia, endorsement terbuka surat kabar pada Capres pertama kali dilakukan oleh Koran The Jakarta Post pada Pilpres 2014.

Kala itu, The Jakarta Post secara terbuka menyatakan dukungannya pada Capres Joko Widodo dengan tulisan tajuk editorial berjudul: “endorsing Jokowi” atau mendukung Jokowi.

Alasan utama Koran The Jakarta Post mendukung terbuka Jokowi didasari atas kesadaran moral yang terikat untuk tidak berdiam diri dalam komitmen merawat pluralisme, hak asasi manusia, dan agenda reformasi yang diyakini akan lebih terjamin diwujudkan ketika Jokowi berkuasa dibandingkan Prabowo berkuasa yang kala itu sama-sama maju di Pipres 2014.

Pun endorsement politik secara empirik tidak hanya dilakukan oleh koran surat kabar, tetapi kepala pemerintahan yang sedang berkuasa.

Bila pertaruhan media melakukan dukungan pada salah satu Capres didasari alasan moral keberlangsungan demokrasi, maka pertaruhan presiden aktif memberikan endorsement terbuka adalah jaminan keberlanjutan program prioritas yang kelak akan dilanjutkan oleh penerusnya.

Seperti; Presiden aktif dari Partai Republik AS Ronald Reagan yang memberikan endorsement terbuka kepada George W Bush pada Pilpres 2000.

Kemudian Presiden George W Bush melakukan endorsement pada Capres Partai Republik John McCain pada Pilres 2008, lalu Barrack Obama sebagai presiden aktif AS yang melakukan endorsement politik pada Capres Partai Demokrat Hillary Clinton tahun 2016.

Artinya urusan endorsement terbuka dari presiden aktif yang masih menjabat kepada Capres yang akan bertarung di pemilu berikutnya adalah hal lumrah di negara demokrasi yang tidak hanya berlaku di negara AS, tapi juga di Indonesia.

Sikap SBY pada Pilpres 2014

Sejak keran Pilpres langsung dibuka di Indonesia pada Pilpres 2004, kesempatan pertama endorsement politik presiden aktif harusnya datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, Presiden SBY tidak melakukannya karena positioning yang diambil oleh Partai Demokrat tidak 100 persen mendukung salah satu pasangan Capres, baik pasangan Prabowo-Hatta Rajasa atau pasangan Jokowi-Jusuff Kalla.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com