Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Beri Sinyal Akan Berkoalisi dengan Gerindra dan PKB

Kompas.com - 13/05/2023, 17:50 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan sinyal akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sinyal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, saat ditanyakan arah koalisi partainya.

"Jadi hari ini saya dapat informasi, PBB, Gerindra, PKB kemungkinan itu koalisi ya. Jelas itu ya," ucap Afriansyah di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).

Baca juga: Daftar Caleg, Sekjen PBB Siap Mundur sebagai Wamenaker Jika Disuruh Jokowi

Sebagai informasi, PBB, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendaftarkan Bacaleg mereka ke KPU pada hari ini,.

Afriansyah mengatakan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga beberapa kali sudah melakukan pembicaraan.

Menurut Afriansyah, kedua partai telah bersepakat untuk membangun Indonesia.

Baca juga: Kala Prabowo Ungkap 40 Tahun Persahabatannya dengan Yusril

"Jadi kemungkinan Pak Yusril juga sudah bicara banyak dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya. Terkahir di Sumbar, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah, kami akan bersepakat bagaimana membangun Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menyebut bahwa Yusril selaku ahli hukum juga kemungkinan akan dibutuhkan oleh presiden terpilih di tahun 2024 yakni Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Afriansyah secara tak langsung menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden (capres) tahun 2024.

Baca juga: KPU: Partai Gelora, PBB, PKB, dan Gerindra Daftarkan Bacaleg Sabtu

"Ketum kami ini kan tokoh, negarawan, dan ahli hukum. Ya mungikim nanti dibutuhkan oleh presiden terpilih. Ya tentunya presiden terpilih itu adalah Pak Prabowo Subianto. Itu sudah konkret ya. Saya ngomong di depan Pak Ketum. Tinggal nyari wapresnya siapa," kata Afriansyah.

Sebagai informasi, KPU membuka pendaftaran bakal calon legislatif di semua tingkatan, mulai DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mulai 1 hingga 14 Mei.

Adapun administrasi pendaftaran dilakukan di kantor KPU masing-masing tingkatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com