Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ASEAN Kecam Serangan terhadap Rombongan Pembawa Bantuan Kemanusiaan di Myanmar

Kompas.com - 10/05/2023, 11:32 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara blok Asia Tenggara (Association of South East Asia Nations/ASEAN) mengecam serangan kepada rombongan pembawa bantuan kemanusiaan di Myanmar yang baru-baru ini terjadi.

Adapun serangan tersebut terjadi para Minggu (10/5/2023). Presiden Jokowi sebelumnya menyebut terjadi baku tembak terhadap rombongan diplomat yang membawa bantuan kemanusiaan dari negara anggota ASEAN melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) di Myanmar.

"Kami mengecam serangan itu dan menggarisbawahi bahwa pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban," kata ASEAN dalam keterangan resminya, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Rombongan Pembawa Bantuan Diserang di Myanmar, Kemenlu Pastikan Diplomat RI Aman

ASEAN mengaku prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar. Mereka mendesak agar Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan penggunaan kekuatan.

Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

"Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, penyampaian bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu, serta dialog nasional yang inklusif," tuturnya.

ASEAN mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya menjelaskan soal peristiwa itu pada 8 Mei 2023 sebagai tanggapan atas serangan terhadap konvoi AHA Center dan Tim Pemantau ASEAN di Myanmar.

ASEAN pun mendukung upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 untuk mendorong kemajuan Konsensus Lima Poin (5PC).

Baca juga: Kemenlu Benarkan Ada Diplomat RI dalam Rombongan Pembawa Bantuan Kemanusiaan yang Diserang di Myanmar

Negara yang tergabung dalam ASEAN menginisiasi Konsensus Lima Poin (5PC), yaitu referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

"Kami mendukung upaya Ketua ASEAN termasuk keterlibatannya yang berkelanjutan dengan semua pihak pemangku kepentingan di Myanmar, untuk mendorong kemajuan dalam implementasi Lima Poin Konsensus," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, rombongan diplomat yang membawa bantuan kemanusiaan diserang di Myanmar.

Baca juga: Di Myanmar, Konvoi yang Bawa Diplomat Indonesia Diserang Kelompok Bersenjata

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan rombongan juga terdiri dari diplomat Indonesia. Namun ia memastikan, diplomat Indonesia dalam keadaan aman dan baik-baik saja di Myanmar.

"Saya hanya bisa sampaikan diplomat Indonesia (dalam keadaan) aman, baik-baik saja," kata Faiza di media center untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com