PK Moeldoko Dicurigai Upaya Gagalkan Pencalonan Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menduga ada keterlibatan pihak di lingkaran Istana dalam sengketa Partai Demokrat versus Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat pimpinan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Ia melihat, sengketa itu sengaja dilakukan demi misi menggagalkan tokoh tertentu maju sebagai calon presiden (capres).

"Saya lihat misinya jelas. Kalau diambil alih (Demokrat oleh Moeldoko), Pak Anies tidak bisa dicalonkan. Ini strategi politik," kata Feri dalam diskusi bertajuk "Fenomena Begal Partai dan Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia" di Universitas Paramadina, Selasa (9/5/2023).

Kendati demikian, Feri memastikan Jokowi tidak akan mengakui asumsi keterlibatan pihak Istana dalam kisruh Partai Demokrat.

Baca juga: Nasdem Renggang dengan Jokowi Usai Capreskan Anies, Surya Paloh: Apa Salahnya Mencalonkan?

Namun, kata dia, yang pasti bisa publik lihat adalah munculnya nama-nama menteri kabinet Jokowi dalam sengketa partai berlambang bintang itu.

"Kita bisa lihat pasukan presiden di balik semua ini. Pak Moeldoko KSP, Menkumham (Yasonna Laoly), menteri Jokowi dan parpol usungan Pak Jokowi. Saya merasa berkaitan. Kalau Istana tidak bisa buktikan sebaliknya, ini konkret," nilai Feri.

Oleh sebab itu, untuk membantah semua tudingan, Presiden perlu menyampaikan kepada Moeldoko agar tidak lagi memperpanjang kasus sengketa Partai Demokrat.

"Bagaimana cara buktikan? Sampaikan ke Moeldoko, Anda tidak boleh ganggu Partai Demokrat karena saya pasti dituduh cawe-cawe agar calon tertentu tidak bisa naik," tutur Feri.

Baca juga: Saat Surya Paloh, JK dan Anies Minta Jokowi Netral dan Negara Tak Intervensi Pilpres 2024

Apalagi, tambah Feri, Presiden Jokowi belakangan tengah disorot dan dianggap tidak netral menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satunya, terkini ketika Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik minus Nasdem di Istana Negara, Jakarta.

Sebelumnya diberitakan,  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, upaya KSP Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat masih berjalan.

Kali ini, Moeldoko, dan mantan politisi Demokrat Jhoni Allen Marbun mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan terkait pengesahan AD/ART kepengurusan Partai Demokrat hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Dalam AD/ART itu, Moeldoko tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa KSP Moeldoko, dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (3/4/2023).

AHY mengungkapkan, Moeldoko cs mengeklaim telah menemukan empat bukti baru untuk mengesahkan kepemimpinannya.

Baca juga: Moeldoko PK soal Kepengurusan Demokrat, Yasonna: Hak Dia