Jokowi Tak Lagi Anggap Nasdem di Koalisi Pemerintahan, Anies Bilang Begini

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan enggan mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah-olah tidak menganggap Partai Nasdem di koalisi pemerintahan lagi karena sudah memiliki koalisi sendiri.

Anies memilih fokus dalam menyiapkan jalan baru bagi rakyat untuk memperoleh keadilan.

"Fokus kami menyiapkan, menawarkan kepada rakyat Indonesia, sebuah jalan baru yang disebut sebagai... Kita menyebutkan meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, itu menjadi fokus kita, dan kita fokus ke situ," ujar Anies di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Anies menjelaskan, saat ini rakyat disajikan dengan berita-berita mengenai pimpinan parpol yang saling berdiskusi dengan berbagai pihak.

Baca juga: Bela Nasdem, Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Tak Banyak Ikut Campur Politik Jelang Pilpres 2024

Menurut Anies, di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sendiri, mereka selalu berbicara tentang apa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat.

"Dalam hal ini, masyarakat berhadapan dengan soal kemiskinan bisa, rentang biaya hidup yang tinggi, lapangan kerja yang terbatas," tuturnya.

Dia menekankan akan fokus terhadap apa yang menjadi persoalan di masyarakat.

Sehingga, Anies tidak berminat sedikit pun untuk mencampuri pernyataan Jokowi yang tidak menganggap Nasdem itu.

"Bagi rakyat, rakyat sedang menginginkan apa solusinya untuk masalah yang mereka hadapi," imbuh Anies.

Baca juga: Nasdem Anggap KIB Bubar Usai PPP Usung Ganjar, Ajak Golkar Gabung ke KPP

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Partai Nasdem memang tidak diundang dalam pertemuan antara dirinya dengan enam ketua umum (ketum) parpol di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Menurut Jokowi, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri sehingga tak termasuk dalam gabungan parpol yang pada Selasa berkumpul dengan dirinya.

"Ya memang enggak diundang," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya merupakan pejabat politik.

Dengan kondisi tersebut menurutnya wajar jika dia mendiskusikan politik dengan para ketum parpol.

Baca juga: Tak Diundang Jokowi, Surya Paloh: Beliau Tak Menganggap Lagi Nasdem Ini

"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong," jelas Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, persoalan kebijakan publik dan hal-hal politik memang merupakan tugas Presiden.

Namun, jika nantinya sudah ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres dan cawapres Pemilu 2024 dirinya tidak akan mencampuri.

"Ya memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu," lanjutnya seraya mengisyaratkan angkat tangan.