Terkait hal itu, Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi agar tak terlibat terlalu jauh dalam konstelasi politik jelang Pilpres 2024.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Menurutnya, pertemuan di Istana dengan para ketua umum parpol sah-sah saja dilakukan jika membahas soal pembangunan bangsa.
Baca juga: Jokowi Dituding Tak Netral soal Pilpres 2024, PKB: Kan Masing-masing Punya Cara Dukung Pilihannya...
Namun, jika topik soal bangsa yang dibahas seharusnya Surya Paloh turut diundang. Sebab, Partai Nasdem merupakan parpol koalisi pemerintah saat ini.
"Tapi, kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang. (Kalau tidak) Berarti ada pembicaraan politik,” kata Jusuf Kalla.
Sementara itu, sebelumnya, Surya Paloh juga meminta Jokowi berhenti menunjukkan sikap meng-endorsement figur bakal capres 2024 tertentu.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto saat mengungkapkan isi pembicaraan antara Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ujar Sugeng di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
Menurutnya, Surya Paloh meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut.
Baca juga: Nasdem: Hubungan Jokowi dan Surya Paloh akan Membaik dengan Sendirinya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.