Bela Jokowi karena Dikritik Bawa Politik Praktis ke Istana, PDI-P: Kita Tak Bicara soal Tokoh-tokoh

Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah minus Partai Nasdem tidak bertentangan dengan prinsip demokratis.

"Yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto mengatakan hal itu usai ditanya terkait kritik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Jokowi.

Jokowi dinilai oleh Jusuf Kalla dan Surya Paloh terlalu ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024 usai mengumpulkan sejumlah ketum parpol koalisi di Istana.

Terkait itu, Hasto membela Jokowi dan menerangkan bahwa pertemuan ketum parpol minus Nasdem justru tidak sama sekali bicara tentang Pilpres 2024.

"Kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis. Kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan," ujar Hasto.

Ia berpandangan, antar pimpinan partai politik koalisi perlu kesepahaman memandang sosok pemimpin setelah Jokowi.

Meski demikian, ditegaskannya bahwa pimpinan parpol koalisi yang ikut dalam pertemuan juga sudah sepakat untuk tidak berbicara figur tokoh calon presiden (capres).

"Karena kami sejak awal sudah banyak pengalaman, di mana membedakan mana urusan politik praktis, mana urusan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto.

Di sisi lain, Jokowi juga disebut bicara soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pertemuan itu.

Kemudian, Kepala Negara disebut berbicara tentang bagaimana Indonesia menghadapi bonus demografi sebagai tantangan membangun bangsa ke depan.

"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan. Itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengumpulkan enam ketum parpol di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Dalam pertemuan itu tidak dihadiri oleh Surya Paloh yang merupakan Ketum Nasdem, yang juga partai koalisi pemerintah.

Terkait hal itu, Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi agar tak terlibat terlalu jauh dalam konstelasi politik jelang Pilpres 2024.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Namun, jika topik soal bangsa yang dibahas seharusnya Surya Paloh turut diundang. Sebab, Partai Nasdem merupakan parpol koalisi pemerintah saat ini.

"Tapi, kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang. (Kalau tidak) Berarti ada pembicaraan politik,” kata Jusuf Kalla.

Sementara itu, sebelumnya, Surya Paloh juga meminta Jokowi berhenti menunjukkan sikap meng-endorsement figur bakal capres 2024 tertentu.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto saat mengungkapkan isi pembicaraan antara Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ujar Sugeng di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, Surya Paloh meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut.