Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenang Achmad Mubarok, Politisi Demokrat dan Dinamikanya dengan SBY

Kompas.com - 04/05/2023, 20:30 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri Partai Demokrat Achmad Mubarok tutup usia pagi ini, pukul 10.00 WIB, Kamis (4/5/2023).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan duka citanya atas kepergian Mubarok.

“Kita berduka kehilangan seorang tokoh dan cendikiawan,” ujar Syarief pada Kompas.com.

Adapun Mubarok aktif berkiprah saat Demokrat masih dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjadi salah satu figur yang bekerja sama dengan SBY mendirikan Demokrat.

Pada 2001 silam, ia menjadi salah satu anggota Tim 9 yang menginisiasi pembentukan Partai Demokrat.

Baca juga: Salah Satu Pendiri Partai Demokrat Achmad Mubarok Tutup Usia

 

Selain Mubarok, tim tersebut berisi Vence Rumangkang, Yani Wahid, Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns, RF. Saragjh, Dardji Darmodihardjo, Rizald Max Rompas, dan Rusli Ramli.

Dinamika dengan SBY

Selama berkiprah aktif di partai berlambang mercy itu, kerap terjadi dinamika dalam hubungan Mubarok dengan SBY.

Saat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2009, Mubarok kala itu sempat mendapatkan teguran dari SBY karena menganggap Partai Golkar hanya akan memperoleh suara yang minim pada Pemilu 2009.

Hal tersebut yang menjadi alasan calon wakil presiden (cawapres) SBY belum ditentukan untuk menghadapi Pilpres 2009. Komentar Mubarok lantas dianggap menyinggung Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.

Baca juga: Pengamat Nilai Soliditas Koalisi Perubahan Tengah Diuji Usai Golkar-PKB Temui Demokrat

“Tidak pernah terpikir untuk melecehkan Partai Golkar. Tidak ada niat dan pikiran sama sekali. Golkar adalah sahabat dekat Demokrat. Hubungan keluarga besar Golkar dan Demokrat berjalan baik. Demokrat menghormati Golkar sebagai partai senior yang tumbuh berkembang sejak Orde Baru,” sebut SBY kala itu.

Pernah ingin jadi Ketum Demokrat

Di tahun 2015, Mubarok yang telah menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat sempat ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia mengaku ingin maju dalam kongres jika SBY tak lagi mencalonkan diri. Namun impian itu sia-sia karena SBY memutuskan untuk mengambil pucuk pimpinan Demokrat.

“Jika Pak SBY di kongres menyatakan tidak bersedia maju dan menunjuk beberapa calon, mungkin. Tapi kalau dia sekarang sudah menyatakan siap untuk maju, ya kongres akan lancar-lancar saja," kata Mubarok kala itu.

Baca juga: Jika AHY dan Demokrat Menang pada Pilpres, Muhaimin: Jangan Lupa Saya, Mas

Ia menganggap tak ada gunanya menjadi kompetitor SBY karena peluang kemenangannya sangat kecil.

Alasan itu akhirnya membuat Mubarok tak ikut terlibat dalam kontestasi penentuan Ketua Umum Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com