Jokowi Bahas Persiapan Mekanisme Pasar Karbon Indonesia dengan Sejumlah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kebijakan perdagangan karbon di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme pasar karbon di Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki potensi karbon yang luar biasa.

"Tetapi belum memiliki mekanisme pasarnya. Untuk itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur mekanismenya," ujar Bahlil dalam keterangannya usai pertemuan.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual," katanya lagi.

Baca juga: 4 Cara Berwisata Rendah Karbon untuk Bumi yang Lebih Baik

Bahlil mengatakan, apabila tidak ada tata kelola dan sertifikasi, pemerintah tahu seberapa banyak karbon yang terbuang ke luar negeri.

Padahal, menurutnya, karbon bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, nantinya proses registrasi karbon akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Setelah melakukan registrasi, maka perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

"Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK, setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon. Setelah melakukan perdagangan di bursa karbon, dia bisa melakukan trading seperti trading saham biasa," ujarnya.

Baca juga: Perkembangan Perdagangan Karbon di Indonesia

Selanjutnya, dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin," kata Bahlil.

"Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Kepala OJK Mahendra Siregar menjelaskan perkembangan pembentukan bursa perdagangan karbon yang sebelumnya sudah direncanakan.

Baca juga: Bursa Perdagangan Karbon Jadi Ranah Bursa Efek, Disiapkan Berjalan Tahun Ini