Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Enggan Pemenang Pemilu Sapu Bersih Dinilai Sinyal Kecemasan

Kompas.com - 01/05/2023, 14:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berharap supaya kelompok yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak menerapkan sapu bersih atau "winner takes it all" dinilai sebagai bentuk kecemasan.

Penyebabnya adalah sejak berdiri Partai Golkar selalu berada di lingkaran kekuasaan dan tidak pernah berada pada posisi sebagai oposisi.

"Sehingga muncul rasa kecemasan tidak lagi berada dalam lingkaran pemegang kekuasaan pasca Pemilu 2024 mendatang," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/5/2023).

Menurut Bawono, selama ini karakter Partai Golkar bukanlah partai politik yang siap menjadi oposisi. Maka dari itu menurut dia pernyataan Airlangga itu menjadi sebuah penegasan Golkar berupaya ingin tetap dirangkul di dalam pemerintahan mendatang.

Baca juga: Golkar: Kalah Ogah Menanggung, Menang Ingin Ikut

"Bukan karakter partai ini berada di luar kekuasaan," ujar Bawono.

Di sisi lain, Bawono menilai Partai Golkar saat ini juga menghadapi permasalahan karena tidak mempunyai figur atau tokoh dari internal dengan elektabilitas yang baik.

Padahal, kata Bawono, Golkar adalah partai politik besar dan mapan dengan struktur yang kuat hingga tingkat lapisan masyarakat terbawah.

Menurut Bawono, elektabilitas Airlangga pun sampai saat ini tak kunjung terdongkrak di antara para tokoh politik lain untuk bisa bersaing dalam bursa bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden menjelang pemilu dan pemilihan Presiden pada 2024 mendatang.

"Meskipun merupakan partai ketiga terbesar berdasarkan hasil Pemilu 2019, tetapi Partai Golkar harus lebih realistis melihat tingkat elektabilitas Airlangga Hartarto saat ini tidak cukup bersaing dibandingkan nama-nama lain di jajaran bakal cawapres," ucap Bawono.

Baca juga: AHY-Airlangga Kenang Kebersamaan Demokrat-Golkar pada Era SBY

"Inilah problem pelik dihadapi oleh Partai Golkar saat ini. Partai besar tetapi tidak memiliki figur dengan elektabilitas baik," sambung Bawono.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Airlangga usai bertemu dengan petinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) pekan lalu.

"Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan 'the winner takes it all'. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all," kata Airlangga.

Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia. Ia mengatakan, pemain-pemain yang masuk tim nasional pun biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri.

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa.

"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama-sama," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga: Golkar dan Demokrat Sepakat, Pemilu Itu Bukan Winner Takes It All

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com