Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Catat Ada 700 Bakal Calon DPD Penuhi Syarat, Terbanyak dari Jawa Barat

Kompas.com - 01/05/2023, 12:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 700 orang yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum 2024 hingga Kamis (27/4/2023) pekan lalu.

Dikutip dari akun Instagram @kpu_ri, 700 orang tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk menjadi bakal calon anggota DPD.

Bila dirinci, 700 orang bakal calon anggota DPD itu terbagi dari 561 orang laki-laki (80,41 persen) dan 139 orang perempuan (19,86 persen).

Dari 38 provinsi se-Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah bakal calon anggota DPD terbanyak, yakni 55 orang. Sedangkan DI Yogyakarta paling sedikit, yaitu 9 orang.

Baca juga: Bakal Calon Anggota DPD Perempuan Hanya 19,86 Persen

Sementara itu, Sumatera Selatan adalah provinsi dengan persentase bakal calon anggota DPD perempuan terbanyak, yakni 11 orang atau 50 persen

Sedangkan ada tiga provinsi yang tidak memilki bakal calon anggota DPD perempuan adalah Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Setelah terdata sebagai bakal calon angta DPD, 700 orang ini akan melakukan pendaftaran menjadi calon anggota DPD di kantor KPU masing-masing provinsi mulai Senin (1/5/2023) hingga Minggu (14/5/2023).

Berikut ini jumlah bakal calon anggota DPD di masing-masing provinsi:

Jawa Barat (55 orang)

  • Laki-laki: 44 orang
  • Perempuan: 11 orang

Aceh (33 orang)

  • Laki-laki: 29 orang
  • Perempuan: 4 orang

Riau (29 orang)

  • Laki-laki: 23 orang
  • Perempuan: 6 orang

Baca juga: PN Jaksel: Sudah 200 Bakal Caleg Bikin Surat Keterangan Tak Pernah Dipidana

DKI Jakarta (26 orang)

  • Laki-laki: 16 orang
  • Perempuan: 10 orang

Sulawesi Tenggara (25 orang)

  • Laki-laki: 16 orang
  • Perempuan: 9 orang

Sulawesi Barat (25 orang)

  • Laki-laki: 25 orang
  • Perempuan: 0 orang

Nusa Tenggara Barat (24 orang)

  • Laki-laki: 18 orang
  • Perempuan: 6 orang

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota DPD Dimulai 1 Mei, Begini Tata Caranya

Banten (24 orang)

  • Laki-laki: 22 orang
  • Perempuan: 2 orang

Sumatera Selatan (22 orang)

  • Laki-laki: 11 orang
  • Perempuan: 11 orang

Sulawesi Tengah (22 orang)

  • Laki-laki: 17 orang
  • Perempuan: 5 orang

Sumatera Utara (22 orang)

  • Laki-laki: 20 orang
  • Perempuan: 2 orang

Kalimantan Timur (21 orang)

  • Laki-laki: 19 orang
  • Perempuan: 2 orang

Jambi (19 orang)

  • Laki-laki: 16 orang
  • Perempuan: 3 orang

Baca juga: KPU: Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPD Selama 14 Hari, Dimulai 1 Mei

Sumatera Barat (18 orang)

  • Laki-laki: 14 orang
  • Perempuan: 4 orang

Sulawesi Selatan (18 orang)

  • Laki-laki: 16 orang
  • Perempuan: 2 orang

Bangka Belitung (18 orang)

  • Laki-laki: 17 orang
  • Perempuan: 1 orang

Bali (18 orang)

  • Laki-laki: 17 orang
  • Perempuan: 1 orang

Lampung (17 orang)

  • Laki-laki: 12 orang
  • Perempuan: 5 orang

Baca juga: Pendaftaran Caleg DPR 2024 Dibuka 1 Mei, Simak Jadwal, Syarat, dan Tata Caranya

Nusa Tenggara Timur (17 orang)

  • Laki-laki: 12 orang
  • Perempuan: 5 orang

Kalimantan Barat (17 orang)

  • Laki-laki: 13 orang
  • Perempuan: 4 orang

Papua Selatan (17 orang)

  • Laki-laki: 13 orang
  • Perempuan: 4 orang

Kalimantan Utara (17 orang)

  • Laki-laki: 15 orang
  • Perempuan: 2 orang

Maluku Utara (17 orang)

  • Laki-laki: 15 orang
  • Perempuan: 2 orang

Jawa Timur (15 orang)

  • Laki-laki: 10 orang
  • Perempuan: 15 orang

Baca juga: KPU Buka Pendaftaran Caleg DPR mulai 1 Mei, Ini Ketentuannya

Kepulauan Riau (15 orang)

  • Laki-laki: 14 orang
  • Perempuan: 1 orang

Maluku (14 orang)

  • Laki-laki: 10 orang
  • Perempuan: 4 orang

Gorontalo (14 orang)

  • Laki-laki: 11 orang
  • Perempuan: 3 orang

Papua Barat (13 orang)

  • Laki-laki: 13 orang
  • Perempuan: 0 orang

Papua Tengah (12 orang)

  • Laki-laki: 8 orang
  • Perempuan: 4 orang

Bengkulu (12 orang)

  • Laki-laki: 9 orang
  • Perempuan: 3 orang

Papua Barat Daya (12 orang)

  • Laki-laki: 12 orang
  • Perempuan: 0 orang

Baca juga: PN Jaksel: Sudah 200 Bakal Caleg Bikin Surat Keterangan Tak Pernah Dipidana

Jawa Tengah (11 orang)

  • Laki-laki: 8 orang
  • Perempuan: 3 orang

Papua (11 orang)

  • Laki-laki: 9 orang
  • Perempuan: 2 orang

Papua Pegunungan (11 orang)

  • Laki-laki: 9 orang
  • Perempuan: 2 orang

Kalimantan Tengah (10 orang)

  • Laki-laki: 6 orang
  • Perempuan: 4 orang

Sulawesi Utara (10 orang)

  • Laki-laki: 6 orang
  • Perempuan: 4 orang

Kalimantan Selatan (10 orang)

  • Laki-laki: 8 orang
  • Perempuan: 2 orang

DI Yogyakarta (9 orang)

  • Laki-laki: 7 orang
  • Perempuan: 2 orang

Baca juga: KPU: Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPD Selama 14 Hari, Dimulai 1 Mei

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com