Survei Indikator: 78,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Catat Rekor Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan survei Indikator Politik Indonesia pada 11-17 April 2023 menunjukkan bahwa 78,5 persen publik menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, angka kepuasan publik yang tercatat di survei ini merupakan yang tertinggi sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kita coba bandingkan sembilan tahun terakhir, kali ini adalah rekor tertinggi approval Presiden Jokowi," kata Burhanuddin, dikutip dari tayangan YouTube Indikator Politik Indonesia, Senin (1/5/2023).

Indikator mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sebelumnya mencapai titik tertinggi pada Januari 2022 di angka 75,3 persen. Sedangkan titik terendah terjadi pada Juni 2015 di angka 40,7 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Prabowo Unggul Head to Head Lawan Ganjar atau Anies

Apabila dirinci, 78,5 persen publik yang puas terhadap kinerja Jokowi terdiri dari 15,8 persen yang menyatakan sangat puas dan 62,7 persen yang cukup puas.

Di samping itu, ada 19,2 persen responden menyatakan kurang puas, 1,1 persen tidak puas sama sekali, dan 1,3 persen yang tidak tahu/tidak menjawab.

Berdasarkan survei Indikator, terdapat dua alasan utama yang membuat publik puas dengan kinerja Jokowi.

Survei menunjukkan 40,7 persen responden puas karena pemerintahan Jokowi memberi bantuan kepada rakyat kecil.

Baca juga: Yakin Jokowi Dukung Dirinya, Ganjar: Sudah Satu Warna, Kader PDI-P

Kemudian, 21,8 persen responden juga menyatakan puas dengan pembangunan infrastruktur di era Jokowi.

"Mungkin buat sebagian kalangan kelas menengah, Presiden Jokowi yang kerap tampil seperti sinterklas bagi-bagi bantuan di jalan mungkin terkesan kurang positif, tapi buat masyarakat kebanyakan justru itu kelebihan Presiden Jokowi," kata Burhanuddin.

Namun, di sisi lain, survei juga menunjukkan bahwa 29,5 persen publik tidak puas dengan kinerja Jokowi karena bantuan yang tidak merata.

"Bagi yang tidak menerima, masyarakat yang tidak puas, itu ada yang menyebut bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator: Ridwan Kamil Cawapres Teratas meski Tren Elektabilitasnya Turun

Alasan lain yang membuat publik tidak puas dengan kinerja Jokowi adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (24,9 persen), dan masalah lapangan kerja atau pengangguran (10,6 persen).

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Soal Arah Koalisi Pemilu 2024, Perindo: Arahnya Tanya Jokowi