Dari Lobi-lobi Koalisi, Kue Kekuasaan Mulai Diiris

POLITIK nasional mulai menggeliat lebih kentara, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Jumat (21/4/2023) mengumumkan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

Lobi-lobi politik makin intens berlangsung, terutama untuk memasangkan para kandidat di Pemilu Presiden 2024. Kue kekuasaan untuk periode jabatan mendatang mulai diiris.

Bagaimana ceritanya?

Setidaknya tiga bakal calon presiden sudah santer disebut. Selain Ganjar, ada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Meskipun, Partai Golkar hingga tulisan ini tayang juga menyatakan masih kekeh hendak mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. 

Sebaliknya, bursa bakal calon wakil presiden masih liar bergerak. Di antara nama-nama yang muncul ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD. Namun, belum ada satu pun deklarasi apalagi komitmen dibuat oleh setiap nama ini bersama bakal calon presiden mana pun.

Lobi-lobi yang saat ini terjadi adalah untuk memastikan siapa saja yang akan maju menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2024, berikut siapa saja yang menjadi pengusung dan pendukung.

Pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dijadwalkan pada 19 Oktober-25 November 2023. Para pendaftar pun baru bisa disebut sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden setelah ditetapkan oleh KPU.

Lalu, apa persoalannya?

Untuk mengusung bakal calon pasangan, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPR hasil Pemilu Legislatif 2019 atau minimal 25 persen perolehan suara Pemilu Legislatif 2019. Ini adalah ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dari syarat itu, hanya PDI-P yang memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan calon. Syarat yang dipenuhi PDI-P adalah jumlah kursi di DPR. Meski demikian, PDI-P diyakini tidak akan menggunakan opsi ini.

Adapun partai politik lain peserta Pemilu 2019 dan pemilik kursi di DPR hasil Pemilu Legislatif 2019 harus membangun koalisi untuk dapat mengusung pasangan calon. Meski koalisi ini baru untuk kandidasi di kontestasi Pemilu Presiden 2024, pertimbangan yang mungkin diambil partai-partai ini tentu saja juga adalah koalisi di kabinet pemerintahan kelak. 

Proyeksi peta koalisi untuk Pemilu Presiden 2024 pun mulai bermunculan, berbarengan dengan pergerakan lobi-lobi politik yang terendus publik.

Sebelum PDI-P memastikan Ganjar sebagai bakal calon presiden yang hendak diusung pada Pemilu Presiden 2024, sudah lebih dulu ada tiga wacana koalisi. 

Yang pertama adalah Koalisi Perubahan, berisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Bermodal 163 kursi DPR (28,4 persen) dan 31,05 perolehan suara Pemilu Legislatif 2019, mereka berencana mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

Lalu, ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Motornya adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan modal 148 kursi di DPR (25,7 persen) dan 28,9 persen perolehan suara Pemilu Legislatif 2019, ada sederet nama yang konon siap dipinang, baik untuk bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden.

Di KIB antara lain ada Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan belakangan Sandiaga Uno yang hengkang dari Partai Gerindra untuk bergabung ke PPP. 

Wacana ketiga adalah Koalisi Indonesia Raya (KIR), dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai motornya. Berbekal 136 kursi di DPR (23,7 persen) dan 25,91 persen perolehan suara di Pemilu Legislatif 2019, mereka berencana mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024. 

Di luar tiga wacana itu, muncul pula orkestrasi wacana Koalisi Besar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai orang di balik orkestrasi ini. Dalam wacana Koalisi Besar, partai yang dilibatkan adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Dengan komposisi itu, mereka memiliki bekal 284 kursi di DPR (49,4 persen) dan 54,1 persen perolehan suara di Pemilu Legislatif 2019.

Penunjukan Ganjar menjadi bakal calon presiden dari PDI-P pun disebut menjadi bagian untuk mendorong partai ini bergabung dalam wacana Koalisi Besar. Bila skenario ini benar terjadi maka modal Koalisi Besar pun melejit menjadi 412 kursi di DPR (71,7 persen) dan 78,48 persen perolehan suara di Pemilu Legislatif 2019.

Bagaimana kemungkinan setelah penunjukan Ganjar?

Setelah PDI-P menyatakan rencana pengusungan Ganjar, tiga koalisi disebut sebagai proyeksi realistis untuk Pemilu Presiden 2024. Namun, masih terbuka pula kemungkinan Pemilu Presiden 2024 diikuti dua pasangan calon. 

Ketiga koalisi yang disebut realistis itu adalah pengusung Ganjar dan pasangannya, pengusung Prabowo dan pasangannya, serta pengusung Anies dan pasangannya.

Namun, bila Prabowo mau menjadi bakal calon wakil presiden buat Ganjar, diyakini Pemilu Presiden 2024 akan diikuti dua pasangan calon saja, yaitu pasangan ini berhadapan dengan Anies dan pasangannya.

Yang mana pun itu, tiga wacana koalisi sebelum PDI-P menyatakan hendak mengusung Ganjar, dipastikan bergoyang kencang. PPP, misalnya, sudah menyatakan diri merapat ke poros Ganjar.

Pada saat yang sama, PDI-P diyakini butuh suntikan dukungan dari partai politik berbasis massa Islam untuk pengusungan Ganjar dan pasangannya, sekalipun punya opsi untuk maju sendiri mengusung pasangan calon.

Itu juga bila situasinya normal-normal saja.

Mengapa?

Seperti sudah ditulis di atas, masih ada Airlangga Hartarto yang tetap mau diusung Partai Golkar sebagai bakal calon presiden. Artinya masih ada opsi kandidat keempat, bila rencana itu terus digulirkan dan mendapat partai pendukung.

Lalu, di bursa bakal calon wakil presiden, ada Muhaimin Iskandar dari PKB yang selama ini lengket dengan Partai Gerindra. Bila sampai rencana awal ini meleset dan PKB dikecewakan, mereka bisa saja berkongsi dengan Partai Golkar membentuk poros baru. Modalnya cukup, yaitu 143 kursi di DPR (24,9 persen) dan 27,24 persen perolehan suara Pemilu Legislatif 2019.

Karenanya, siapa saja akhirnya bakal calon presiden yang maju di Pemilu Presiden 2024 lalu diikuti bakal calon wakil presiden yang mana untuk bakal calon presiden yang siapa, akan menjadi pengunci akhir bagi konstelasi koalisi yang terbentuk.

Meski hanya akan ada dua orang yang diusung dalam tiap paket pasangan calon, yang berarti melibatkan paling banyak dua partai saja, isi masing-masing koalisi bisa lebih dari itu.

Partai yang tidak "menyumbang" kandidat, pada akhirnya adalah "berjualan" basis dukungan dengan harapan kelak kebagian irisan kue kekuasaan dalam pemerintahan.

Bila jumlah kandidat lebih dari dua pasangan calon, logika yang sama soal basis dukungan dan irisan kue kekuasaan pun berlaku untuk mereka beserta koalisinya yang tidak lolos ke putaran kedua Pemilu Presiden 2024. 

Yang kemudian seram adalah bila kekuatan kekuasaan ikut campur dalam hajatan demokrasi ini. Terlebih lagi bila kekuatan itu menggunakan instrumen penegak hukum.

Karena tak ada manusia yang sempurna, tak terkecuali para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, ini bisa menjadi bola liar dalam penentuan akhir kandidasi Pemilu Presiden 2024. 

Terus ikuti perkembangan lobi-lobi politik menjelang Pemilu 2024 ini, antara lain lewat tautan liputan khusus Menuju Pemilu 2024 di Kompas.com.  

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI