Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Perubahan "Puzzle" Koalisi Pasca-pencapresan Ganjar oleh PDI-P

Kompas.com - 24/04/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH lama ditunggu-tunggu, akhirnya PDIP mengumumkan nama calon presidennya untuk berlaga di Pilpres 2024. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dipilih Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai suksesor Joko Widodo.

Megawati mendengar suara akar rumput dan mengenyampingkan putrinya sendiri, Puan Maharani untuk memberi jalan Ganjar Pranowo di pentas politik nasional.

Megawati adalah sedikit tokoh politik nasional berkaliber “pandhito” yang memprioritaskan orang lain ketimbang kerabatnya sendiri untuk menikmati endorse partai. Salut untuk Bu Megawati yang telah memberi jalan anak muda menjadi pemimpin bangsa.

Usai nama Ganjar Pranowo diumumkan sebagai calon presiden oleh Megawati, sontak jagat media sosial menjadi riuh. Hastag Ganjar capres PDI-P terus bergema di lini masa.

Sedangkan di atmosfer politik nasional, Sandiago Uno semakin menebalkan keinginannya untuk “hengkang” sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan beralih mengenakan jaket hijau sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di Partai Amanat Nasional (PAN), ketua umumnya Zulkifli Hasan bertekad segera menggelar pertemuan dengan para sekondannya di Koalisi Indonesia Bersatu untuk mencari formula yang tepat pascapengumuman PDI-P menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres.

Di hari pertama Lebaran, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto “sowan” menemui Presiden Jokowi di Sumber, Solo.

Menjadi menarik setelah beberapa jam sebelumnya di pelataran Masjid Sheikh Zayed Solo usai menjalankan ibadah shalat Idul Fitri, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Kepada pekerja media, Jokowi menjawab pertanyaan soal sosok yang pantas mendampingi Ganjar sebagai Capres. Ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Selanjutnya sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Berikutnya, Gubernur Jawa Barat yang baru “resmi” menjadi kader Partai Golkar Ridwan Kamil. Lalu nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Tidak ketinggalan figur Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Justru yang menarik, Jokowi juga “mengendors” nama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Cawapres.

Usai pencapresan Ganjar Pranowo, bisa dipastikan bandul politik akan bergerak ke sana kemari.

Kubu Anies Baswedan yang didukung Nasdem, Demokrat, dan PKS tentu akan semakin mensolidkan barisannya mengingat kecil peluangnya menggaet partai-partai di parlemen lain untuk bergabung selain partai baru seperti Partai Ummat yang dibesut Amien Rais.

Di tengah stagnannya proses pencarian calon “pengantin” yang akan mendampingi Mantan Gubernur Anies Baswedan, PKS terlihat paling rajin dan aktif menggaet Cawapres yang dianggap potensial usai nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, “jalan di tempat”.

Nama-nama Cawapres potensial seperti bekas pasangan Anies Baswedan di Pilgub DKI, Sandiaga Uno hingga Mahfud MD yang elektabililtasnya terkatrol naik usai kasus potensi penyalahgunaan ratusan triliun di Kementerian Keuangan, ditawarkan PKS untuk menjadi bakal Cawapres Anies Baswedan.

Demokrat yang masih “ngos-ngosan” menyorongkan nama ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) sebagai pendamping Anies Baswedan tentu kesal dan kecewa dengan sikap PKS yang terlalu “genit”.

Tidak urung Nasdem juga senada dengan sikap Demokrat yang begitu gundah gulana dengan manuver PKS yang terlalu “kreatif”.

Dari strategi politik, PKS tentu punya alasan yang sah mengingat PKS tidak ingin Anies Baswedan tersandera oleh resultan tarik menarik kepentingan partai-partai.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com