Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Diyakini Tak Akan Pusing soal Koalisi Besar, Usung Capres Harga Mati

Kompas.com - 19/04/2023, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar yang rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Namun demikian, Hasto meyakini, konsolidasi di antara partai-partai yang menggagas kerja sama tersebut baru akan terjadi setelah PDI-P mengumumkan calon presiden (capres).

“Dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar itu sangat bagus, itu positif. Tetapi, konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya, termasuk dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dikutip dari Kompas TV, Senin (17/4/2023).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Megawati Akan Prakarsai Kerja Sama Politik Besar

Hasto tak menjawab tegas ketika ditanya apakah PDI-P akan turut bergabung bersama koalisi besar tersebut. Dia hanya mengatakan, PDI-P terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain.

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI-P bakal mengusung kader sendiri sebagai capres. Hal itu telah diputuskan dalam Kongres ke-V PDI-P dan dipertegas oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terkait partai lain yang tak ingin PDI-P mensyaratkan capres, Hasto bilang, partainya tak ambil pusing. Tetapi, dia meyakini bahwa kerja sama antarpartai akan terbentuk begitu PDI-P mengumumkan capres, sebagaimana yang terjadi ketika partai banteng mengumumkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres jelang Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

“Nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan, dari pengalaman ketika mengumumkan Pak Jokowi, di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com