Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Diyakini Tak Akan Pusing soal Koalisi Besar, Usung Capres Harga Mati

Kompas.com - 19/04/2023, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yakin PDI Perjuangan tak akan dipusingkan dengan urusan koalisi Pemilu 2024, termasuk wacana koalisi besar.

Sebaliknya, partai-partai lain diprediksi bakal menunggu langkah PDI-P untuk memantapkan rencana koalisi.

“Ketika PDI-P mengatakan bahwa koalisi besar sangat tergantung PDI-P, juga sangat rasional, masuk akal,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (19/4/2023).

Dengan perolehan 27.503.961 atau 19,33 persen suara pada Pemilu Legislatif 2019, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Baca juga: Hasto Sebut Konsolidasi Koalisi Besar Baru Akan Dilakukan Setelah PDI-P Umumkan Capres

 

Artinya, tanpa berkoalisi dengan partai lain pun, PDI-P dapat mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri pada Pemilu 2024.

Sebaliknya, partai-partai lain, terutama partai kecil yang tergabung dalam koalisi besar, diperkirakan bakal merapat ke PDI-P karena tergiur modal besar yang dimiliki partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

“Partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar seperti PAN (Partai Amanat Nasional) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tentu saja pasti dalam posisi bingung dan posisi dilematis,” ucap Adi.

Adi pun menilai wajar jika PDI-P bersikukuh mengusung kadernya sendiri sebagai capres pada pemilu mendatang. Bagaimanapun, partai banteng merupakan pemenang pemilu dua kali berturut-turut.

Baca juga: Hasto Sebut Capres PDI-P buat Pemilu 2024 Bergantung Megawati dan Jokowi

PDI-P juga dinilai punya modal elektabilitas besar. Partai berjargon wong cilik tersebut menempati urutan puncak survei elektabilitas menurut berbagai lembaga dengan angka elektoral tembus 20 persen.

Selain itu, PDI-P juga punya sejumlah kader yang namanya berseliweran di bursa capres. Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menurut survei banyak lembaga, Ganjar menjuarai survei elektabilitas capres, bersaing dengan Ketua Umum Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam konteks itu ya sangat rasional dan masuk akal kalau kemudian untuk 2024 sekalipun PDI-P tetap mematok harga mati kader mereka adalah harus capres. Itu adalah bentuk kepercayaan tinggi yang menurut saya memang rasional, bisa diukur dan punya argumen secara statistik,” kata Adi.

Meski demikian, Adi menduga, keinginan PDI-P mengusung kader sendiri sebagai calon RI-1 tak akan mulus jika akhirnya mereka bergabung dengan koalisi besar yang diwacanakan Partai Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan PPP.

Sebab, dalam koalisi tersebut, ada Gerindra yang bersikukuh megusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres. Ada pula Golkar yang kekeh mendorong sang ketua umum, Airlangga Hartarto, jadi calon RI-1.

“Problemnya adalah apa yang akan dilakukan oleh Gerindra kalau PDI-P bergabung dengan koalisi besar, apakah akan menolak memilih berhadap-hadapan dengan PDI-P, atau tetap menerima dengan PDI-P yang posisinya terlihat cukup dominan memang,” tutur Adi.

Baca juga: PDI-P: Mega dan Prabowo Bakal Bertemu Saat Lebaran

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar yang rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Namun demikian, Hasto meyakini, konsolidasi di antara partai-partai yang menggagas kerja sama tersebut baru akan terjadi setelah PDI-P mengumumkan calon presiden (capres).

“Dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar itu sangat bagus, itu positif. Tetapi, konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya, termasuk dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dikutip dari Kompas TV, Senin (17/4/2023).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Megawati Akan Prakarsai Kerja Sama Politik Besar

Hasto tak menjawab tegas ketika ditanya apakah PDI-P akan turut bergabung bersama koalisi besar tersebut. Dia hanya mengatakan, PDI-P terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain.

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI-P bakal mengusung kader sendiri sebagai capres. Hal itu telah diputuskan dalam Kongres ke-V PDI-P dan dipertegas oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terkait partai lain yang tak ingin PDI-P mensyaratkan capres, Hasto bilang, partainya tak ambil pusing. Tetapi, dia meyakini bahwa kerja sama antarpartai akan terbentuk begitu PDI-P mengumumkan capres, sebagaimana yang terjadi ketika partai banteng mengumumkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres jelang Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

“Nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan, dari pengalaman ketika mengumumkan Pak Jokowi, di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com