Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bantah 3 OTT dalam 8 Hari untuk Alihkan Perhatian Publik dari Kebocoran Penyelidikan di ESDM

Kompas.com - 17/04/2023, 17:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah, tiga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dalam delapan hari terakhir untuk mengalihkan perhatian publik dari dugaan kebocoran informasi penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun dugaan kebocoran informasi penyelidikan itu disebut-sebut melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri.

“Tidak benarlah itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/4/2023).

Baca juga: Setelah OTT Wali Kota Yana Mulyana, KPK Geledah Balai Kota Bandung

Ali mengatakan, persiapan OTT membutuhkan waktu yang tidak sebentar. KPK juga harus bekerja secara tim agar operasi senyap itu berhasil.

Menurutnya, KPK juga telah memiliki sistem yang mapan. Hal ini membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak dipengaruhi isu apapun.

“Kegiatan tangkap tangan itu persiapannya tidak sehari dua hari,” ujar Ali.

Lebih lanjut, KPK menghargai langkah sejumlah pihak melaporkan dugaan kebocoran informasi penyelidikan tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas).

Baca juga: KPK Tak Bangga OTT Terus, tetapi Pelaku Korupsi Beregenerasi

Menurutnya, Dewas akan memeriksa apakah betul terdapat kebocoran informasi maupun hanya berkas yang mirip dengan dokumen KPK.

“Yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis, tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail,” ujarnya.

Direktur Penyelidikan KPK yang dicopot, Brigjen Endar Priantoro telah melaporkan Firli Bahuri atas dugaan kebocoran itu ke Dewas pada 29 Maret lalu, atau dua hari sebelum ia diberhentikan.

Menurutnya, dokumen itu bersifat rahasia dan kebocoran tersebut menjadi berbahaya.

Baca juga: Deretan OTT KPK Jelang Lebaran, dari Kardus Durian hingga Wali Kota Bandung

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Totok Dwi Diantoro menduga, tiga OTT KPK yang digelar dalam waktu 8 hari memang harus diapresiasi.

Namun demikian, ia memandang tindakan tersebut secara tidak langsung bisa menjadi upaya mengalihkan publik dari dugaan keterlibatan Firli Bahuri dalam kebocoran informasi penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM.

“Ini secara tidak langsung bisa juga semacam eskapisme atau pelarian untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kinerja KPK yang lain yang semakin terpuruk, karena ulah pimpinannya, Firli dan kawan-kawan,” kata Totok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com