OTT Wali Kota Bandung, Firli: Bukti KPK Masih Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana menjadi buki bahwa KPK masih ada.

Firli mengaku pernah mengingatkan kepala daerah di dalam rapat koordinasi (rakor) beberapa waktu lalu bahwa siapapun dari mereka yang korupsi akan ditangkap.

“Saya pernah ngomong di rakor pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kami buktikan, KPK masih ada,” ujar Firli dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).

Menurut Firli, peringatan yang disampaikan di depan para kepala daerah itu kini terbukti dengan penangkapan Yana.

Baca juga: 3 Kali OTT KPK dalam 8 Hari: Bupati Kepulauan Meranti hingga Wali Kota Bandung

Selain itu, kata Firli, beberapa hari sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil.

“Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap, menyusul Bupati Meranti,” ujar Firli.

Adapun Yana diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa CCTV dan jaringan internet.

Pengadaan tersebut ditujukan untuk program Bandung Smart City.

“Sembilan orang sudah ditangkap termasuk wali kota,” tuturnya.

Baca juga: Profil Yana Mulyana, Belum Genap Setahun Jabat Wali Kota Bandung, Terjaring OTT KPK

Sebelumnya, Yana ditangkap pada Jumat (14/4/2023) bersama sejumlah orang lainnya. Mereka diduga sedang melakukan tindak pidana suap.

“Beberapa orang yang ditangkap di antaranya, benar walikota Bandung,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Sabtu (15/4/2023).

KPK menduga, Yana dan pelaku lainnya melakukan suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.

KPK pun terus mengorek informasi dari orang yang ditangkap. Saat ini, mereka menyandang status terperiksa.

Baca juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang Terjaring OTT KPK Punya Harta Rp 8,5 Miliar

KPK akan memutuskan status mereka menjadi tersangka atau tidak dalam waktu 1x24 jam.

Terkini, KPK menangkap 9 orang termasuk Wali Kota Bandung dan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.